Tajuk

Ikhlas Demi Bangsa

BESOK, Minggu (30/6), Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Ikhlas Demi Bangsa
wartakota.com
Jokowi - Maruf Amin untuk surat suara Pilpres 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID - BESOK, Minggu (30/6), Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Ini setelah KPU mendapatkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilihan yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penetapan ini dilakukan setelah proses panjang yang melelahkan, menguras emosi bahkan korban jiwa. Setidaknya, berdasar keterangan Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal pada Selasa (11/6), ada sembilan orang tewas dalam kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019. Harus diakui ini merupakan noda pemilihan presiden.

Ini belum termasuk penyelengara pemilihan umum yang meninggal dunia. Berdasar keterangan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik pada Kamis (16/5), ada 486 penyelenggara pemilu yang meninggal dunia.

Harapannya, kepergian mereka tidak sia-sia. Negeri ini diharapkan mendapatkan pemimpin yang benar-benar baik. Tidak hanya di tingkat presiden, tetapi juga sampai ke level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memang tidak mudah bagi yang kalah untuk menerima kenyataan ini. “Keputusan ini sangat mengecewakan kami dan para pendukung. Tapi, sesuai kesepakatan, kami akan tetap patuh pada jalur konstitusi kita,” kata Prabowo pasca-putusan MK.

Namun apakah mudah bagi para pemenang? Jawabnya tidak. Jokowi bertanggungjawab mengembalikan negeri ini pada persatuan dan kesatuan yang menyejukkan dan penuh kedamaian. Soalnya harus diakui bangsa ini sempat terbelah.

Tentunya ini bukan tanggung jawab Jokowi semata. Semua pihak perlu koreksi diri. KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Baswaslu), misalnya, juga harus introspeksi diri. Sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu, mereka bertanggung jawab atas sejumlah masalah yang terjadi sejak awal tahapan pemilu. Kendati MK menolak dalil yang diajukan pemohon, bukan berarti mereka bisa mengklaim diri telah menjalankan tugas secara sempurna.

Demikian pula Polri terkait penanganan kerusuhan. Perlu adalah kejelasan mengapa sembilan orang tersebut tewas. Tidak sekadar menyebut mereka terlihat kerusuhan kemudian tidak diselidiki.

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan para pemimpin. Sebagian juga perlu menenangkan diri, diam dan merenung untuk meraih keikhlasan demi bangsa dan negara ini. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved