Opini Publik

Prospek Produk Halal

Produk halal yang sudah berkembang saat ini tidak tercover sepenuhnya untuk diberikan “label” halal saja. Akan tetapi harus selaras antara teori

Prospek Produk Halal
Tribunnews/Richard Susilo
Para mahasiswa Indonesia sedang diantar belanja produk halal oleh wanita Jepang di supermarket Semboku. 

Oleh: Dr H Anwar Hafidzi Lc MA Hk, Dosen Fakultas Syariah dan Tim Halal Center UIN Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Produk halal yang sudah berkembang saat ini tidak tercover sepenuhnya untuk diberikan “label” halal saja. Akan tetapi harus selaras antara teori dan praktiknya sehingga produk atau kuliner itu benar-benar mendapat sertifikasi halal.

Bagi seorang muslim, mengonsumsi dan menggunakan barang atau produk halal merupakan perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 dan 172 yang menyuruh umat muslim agar mencari makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban) sekaligus menjadi kebutuhan dasar untuk menjaga kelangsungan hidup yang juga sesuai dengan tujuan syariah (al-dharuriyat khamsah). Karena pola yang dititahkan Allah Swt itu dipandang baik bagi kesehatan dan pola kehidupan manusia.

Pola mencari dan mendapatkan yang halal ini juga termaktub dalam konteks kebangsaan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengamanatkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, maka negara wajib memberikan hak dan perlindungan serta jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi sehari-hari.

Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah banyak produk beredar di masyarakat Kalimantan Selatan belum terjamin kehalalannya. Pengaturan kehalalan suatu produk juga belum menjamin kepastian hukum, sementara kebutuhan dan kesadaran masyarakat kita akan kehalalan semakin meningkat.

Peran BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI

Seperti diketahui bahwa sertifikasi halal LPPOM MUI sudah dilakukan sejak tahun 1989, kemudian muncul UU No. 33 tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dilanjutkan dengan peraturan pemerintah no. 31 tahun 2019 tentang pengaturan dan penyelenggaraan jaminan produk halal merata di seluruh Indonesia.

Peraturan ini lebih fokus pada operasional implementasi jaminan produk halal tentang norma, sistem, mekanisme, prosedur, aturan, pelaku, dan yang berkompetesi dalam berbagai produk dan makanan.

Pengesahan itu memunculkan istilah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disebut dengan BPJPH dari kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produknya sehari-hari. Tentu hal ini akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Ada tiga institusi terkait dalam sertifikasi halal ini, yaitu BPJPH yang berada langsung di bawah kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang didirikan Pemerintah seperti Lembaga Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, dan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki otoritas keagamaan dalam penetapan kehalalan suatu produk. Semua institusi itu bersinergi untuk memberikan jaminan halal untuk masyarakat di Indonesia.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved