Jendela

Jabatan dan Komunalisme

Jangan matikan telepon. Siapa tahu dipanggil presiden,” kata seseorang menggoda temannya yang memang ‘gatal’ ingin jadi menteri.

Jabatan dan Komunalisme
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Ketua Umum DPP PDI-P menghadiri pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana, Rabu (17/1/2018). 

Oleh: MUJIBURRAHMAN, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jangan matikan telepon. Siapa tahu dipanggil presiden,” kata seseorang menggoda temannya yang memang ‘gatal’ ingin jadi menteri. Maklum, tak lama lagi akan ada pelantikan presiden dan disusul kabinet baru.

Jabatan menteri tentu sangat tinggi. Tetapi jabatan terendah sekali pun bisa juga jadi rebutan. Bagi banyak orang, jabatan adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah kehormatan, kenyamanan bahkan kekayaan. Adapun jabatan sebagai amanah dan tanggung jawab, apalagi sebagai pengabdian dan peluang untuk berbuat baik kepada orang banyak, mungkin bagi mereka retorika pemanis bibir belaka.

Budaya ‘gila’ jabatan ini tampaknya memiliki akar yang dalam. Ada kecenderungan di masyarakat kita untuk menghormati pejabat secara berlebihan, dari memberikan pelayanan serba prima hingga perilaku yang tunduk-bungkuk melebihi dari cara kita menghormati orangtua dan guru yang mendidik kita. Belum lagi budaya menjilat, memuja-muji atasan dan ABS (Asal Beliau Senang) yang sudah lumrah.

Budaya ambisi pada jabatan ini makin terasa di kalangan aktivis organisasi. “Saya masuk organisasi ini karena ingin jadi ketua,” kata seorang teman saat saya kuliah dulu. Adapula teman yang sombong berkata,”Aku ini sudah ditakdirkan Tuhan selalu menjadi ketua.” Tak heran pula, organisasi mahasiswa seringkali mengadakan latihan kepemimpinan. Akibatnya, banyak yang berkhayal ingin jadi pemimpin.

Karena jabatan itu terbatas, sementara peminatnya membludak, maka orang pun harus berjuang keras. Seorang pejabat berkata,”Kalau mancing ikan besar, umpannya juga harus besar.” Akibatnya, tak jarang kita temukan ada orang yang mau melakukan apapun demi menduduki jabatan impiannya, mulai membaca aneka wirid, datang ke ulama dan/atau ke dukun, pencitraan berlebihan hingga menyogok.

Seringkali pula jabatan diperoleh melalui jaringan komunal yang kental. Komunalisme itu bisa berupa hubungan keluarga, kesamaan etnis, organisasi hingga agama. Komunalisme memang masih sangat kuat di negara kita. Akibatnya, orang kadang diangkat jadi pejabat bukan terutama karena kemampuannya, integritasnya dan ketulusannya, tetapi karena dia ‘orang kita’ yang mewakili kepentingan ‘kita’.

Komunalisme itu begitu mendarah daging sehingga kita sulit menemukan pemimpin yang dapat diterima semua kelompok dengan lapang dada. Karena itu, amat jarang kita dengar orang berkata, “Dia sudah terpilih sesuai aturan. Jadi, kita terima saja. Mari kita dukung dia untuk kemajuan lembaga/negara kita selama dia bekerja dengan baik.” Yang sering terjadi adalah, kita tetap menganggapnya ‘musuh’.

Kelanjutan dari komunalisme yang akut itu adalah sikap yang selalu negatif terhadap ‘lawan’-nya. Jika dimintai bantuan, selalu menolak, atau ogah-ogahan. Lebih parah lagi, bukan hanya tidak membantu tetapi aktif mengganggu. Orang lagi sibuk berpikir dan bekerja untuk kemajuan lembaga, dia justru bikin ulah agar terjadi kekacauan. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Fitnah diciptakan dan disebarluaskan.

Di sisi lain, komunalisme bisa mendorong seorang pejabat memonopoli jabatan untuk kelompoknya sendiri. Monopoli ini tidak hanya membuka pintu bagi munculnya pejabat yang tidak layak, melainkan juga penyingkiran terhadap yang ‘bukan kita’. Padahal, ketika disumpah, seorang pejabat berjanji demi Allah ”akan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan”.

Dalam budaya yang sangat komunal itu, perubahan besar akan sulit terjadi. Yang terjadi justru kronisme alias persekongkolan. Kronisme itu kemudian menjelma menjadi ikatan kesamaan kepentingan duniawi belaka. Aku dapat apa, kamu dapat apa. Jangan hanya pandai menambah dan mengali. Kita harus pandai pula membagi. Mari kita saling melindungi dan mendukung. Mari kita lakukan berjemaah!

Nah, dalam pekat budaya gila jabatan dan komunalisme ini, akankah muncul pejabat yang melawan arus dan tulus? Saya yakin, orang baik itu selalu ada. Dia tentu termasuk ‘makhluk langka’ yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Masalahnya, jika pejabat semacam itu tampil di lingkungan Anda, siapkah Anda mendukungnya? (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved