Pengurus OSIS di Tapin Setuju Pendidikan Moral Pancasila Diajarkan, Begini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memisahkan pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan didukung siswa di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Alda Ratu Alfina, Wakil Ketua OSIS SMPN 2 Rantau menilai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) selama ini, lebih menekankan kewarganegaraan, pelajaran Pancasilanya justru kurang.

"Kalau dipisahkan mata pelajarannya, pendidikan moral pancasila dan mata pelajaran kewarganegaraan itu lebih fokus.

Pancasila itu lebih mengajarkan siswa bersikap sopan santun. Sedangkan kewarganegaraan itu kesannya lebih banyak pendidikan politiknya.

Baca: NEWSVIDEO : 30 Meter Jalan Desa Matanglurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Amblas

Baca: Hujan Guyur Kalimantan Selatan, Status Bencana Karhutla Turun Jadi Siaga Karhutla

Baca: Pastikan Pelsus Batubara Tak Kapalkan Batubara Illegal, KPK Sidak Pelsus PT Talenta Bumi

Baca: Tak Tahan Dicabuli Ayah Kandung Hingga Hamil, Gadis Remaja Ini Kabur dan Lapor ke Polisi

Muhammad Yusuf, Wakil Ketua OSIS MAN 1 Tapin, sangat sependapat kalau mata pelajaran Pancasila dipisahkan tersendiri dengan pelajaran Kewarganegaraan.

"Saya menilai pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) itu justru sangat baik dipisahkan dari pendidikan mewarganegaraan. Sebab, saat ini moral Pancasila sudah luntur di kalangan pelajar seperti saya," katanya.

Hairani F, Kepala MAN 1 Tapin, mengaku edaran petunjuk teknis soal mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dipisah belum diterimanya.

Baca: Diwajibkan Tinggal di Ibu Kota Kabupaten, Begini Tanggapan Anggota DPRD Tanahlaut

Baca: Bukti Barbie Kumalasari di Amerika Diperlihatkan pada Uya Kuya, Foto Istri Galih Naik Roller Coaster

Baca: Riwayat Pendidikan Mulan Jameela Kalah dari Staf Ahli DPR, Kemampuan Istri Ahmad Dhani Dipertanyakan

Namun, secara pribadi, warga Desa Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin ini sangat sependapat dengan ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi.

"Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diajarkan sehingga siswa tidak ada yang melakukan unjukrasa ataupun demontrasi. Sebab mereka sibuk menghafal butir- butir Pancasila dan pasal dalam Undang-Undang 45," katanya. (banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid)