Suara Rekan

Tahun Api

SEJAK kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbesar terjadi pada 2015, baru tahun ini kebakaran serupa terulang.

Tahun Api
dokbpost
H Pramono BS

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEJAK kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbesar terjadi pada 2015, baru tahun ini kebakaran serupa terulang. Tidak sebesar 2015 (untuk sementara) tapi penderitaan rakyatnya sama. Warga terpapar asap siang dan malam, ancaman penyakit, kerugian ekonomi, ketakutan dan lainnya.

Presiden Joko Widodo yang biasanya cekatan pun sekarang tampak tak berdaya menghadapi bencana kebakaran yang tak kunjung padam. Harapannya hanya menunggu hujan karena pemadaman dengan alat secanggih apapun tak bisa mengalahkan hujan. Bersyukur hujan buatan sudah ada hasilnya meski tidak maksimal.

Menurut catatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) tahun 2015 tercatat 2,6 juta hektar lahan yang terbakar dengan 120.000 titik api. Ini terjadi antara Juni sampai Oktober tahun itu. Darurat asap terjadi di Kalimantan Barat, Kalteng, Kalsel, Sumsel, Jambi, Riau dan Bangka Belitung. Bank Dunia mencatat, 28 juta penduduk terdampak, 19 meninggal, 500.000 mengalami gangguan pernapasan (Ispa). Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam ikut merasakan dampak bencana ini.

Saat itu Presiden Jokowi cukup tanggap, setelah kebakaran dibentuklah Badan Restorasi Gambut untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dan memindahkan perkebunan dari lahan gambut ke area yang lain. Seperti diketahui, yang paling sulit di atasi adalah kebakaran lahan gambut. Di atas nampak aman-aman saja tapi di bawah bara api terus merambat.

Tahun 2019 ini kebakaran hutan dan lahan juga masih meliputi Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Riau, Jambi, Sumsel. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), area yang terbakar pada periiode Januari-Agustus 2019 ini “baru” 328.724 hektar dengan 2.719 titik api. Riau paling luas, 49.266 hektar, menyusul Kalteng 44.764 hektar, Kalbar 25.900 hektar dll. Tapi itu belum termasuk kebakaran besar sejak Agustus hingga kini yang keadaannya makin parah . Karena itu diduga angkanya masih akan bertambah.

Presiden Jokowi pernah wanti-wanti agar hutan kita dijaga, jangan sampai ada percikan api. Ada pemerintah daerah, ada dinas-dinas, TNI juga ada dari pusat sampai desa, Polri juga siaga dari pusat sampai desa. Karena itu sangat mengherankan jika masih ada pembakaran hutan yang tidak terdeteksi, apakah itu dilakukan oleh peladang berpindah, orang iseng atau perusahaan. Ancaman Panglima TNI untuk memecat Pangdam atau Kapolri yang akan memberhentikan Kapolda jika di daerahnya terjadi kebakaran, sudah terlambat. Kebakaran telanjur kemana-mana. Padahal TNI, Polri, BNPB, sukarelawan sudah dikerahkan. Memadamkan api sama dengan melawan alam, siapa pun akan sulit menghadapi jika sudah membesar.

Negara-negara asing seperti Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama bahkan sampai mengungsikan ratusan ribu penduduknya. Australia juga kesulitan melawan api, tapi bukan berarti kita biarkan hutan kita jadi lautan api.

Cara mengatasi api yang sudah membesar tidak bisa lagi hanya dengan semprotan air, karena itu harus ada pola yang baku sehingga begitu ada api petugas dan masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Istilah Presiden, sistematis dan terkoordinir.

Di samping itu semua instansi yang bertanggung jawab harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai rakyat dihukum tapi perusahaan yang membakar hutan malah mendapat SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) seperti yang terjadi di Riau saat kebakaran tahun 2015 lalu. Ada 15 perusahaan (sebagian besar Hutan Tanaman Industri - HTI) yang jadi tersangka tiba-tiba oleh Kapoldanya waktu itu diberikan SP3. Bagaimana mereka tidak makin berani untuk membakar hutan. Pelaku pembakaran hutan harus dihukum, bukan di SP3.

Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, 9.000 hektar lahan Kalimantan dan Sumatera kini telah disegel karena melakukan pembakaran dan lima perusahaan menjadi tersangka. Terhadap perusahaan yang lahannya berulangkali terbakar, izin usahanya akan dicabut (Kompas.com 21/9/2019).

Tahun 2019 ini nuansanya memang panas. Setelah pemilu/pilpres yang dipenuhi lidah api dari para pendukung capres/cawapres, pengumuman pemenang yang ditandai dengan kerusuhan besar dari pihak yang tidak puas, demo Papua yang anarkis, pengesahan Revisi Undang Undang KPK yang menyulut amarah, dan terakhir usaha pembunuhan terhadap Menko Polhukam Wiranto, semua melengkapi suasana panas negeri ini dalam menutup akhir tahun. Ini ibarat tahun api. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved