Berita Banjarmasin

DPRD Provinsi Kalsel Kepincut Peraturan Desa Adat di Bali

Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel melaksanakan studi komparasi ke kantor DPRD Bali Jalan Dr Kusuma Atmadja Denpasar, Senin (14/10/2019) tadi.

DPRD Provinsi Kalsel Kepincut Peraturan Desa Adat di Bali
istimewa
Penyerahan cinderamata oleh Kabag Tata Usaha Sekwan Kalsel, Riduansyah kepada Kasubag Tata Usaha, kepegawaian, humas dan Protokol sekretariat DPRD Provinsi Bali, Kadek Putra Suantara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BALI  - Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel melaksanakan studi komparasi ke kantor DPRD Bali Jalan Dr Kusuma Atmadja Denpasar, Senin (14/10/2019) tadi.

Dipimpin langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Sekwan Kalsel, Riduansyah, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut.

Satu diantaranya tentang pengembangan sektor pariwisata yang diterapkan di DPRD Provinsi Bali yang bersinergi dengan pemerintah daerahnya serta masyarakat setempat.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian, humas dan Protokol sekretariat DPRD Provinsi Bali, Kadek Putra Suantara mengatakan secara umum Gubernur Bali memang menetapkan beberapa peraturan daerah (perda) guna mendukung perkembangan pariwisatanya.

Baca: Empat Tahun Hidup Sendiri, Vokalis Yellow Rice Ini Segera Akhiri Status Single Parent

Baca: Khalikin Noor Berharap Keberhasilan Barito putera U-20 Bisa Menular ke Barito Putera U-18.

Baca: Enceng Gondok Ganggu Arus Kapal, Pelajar Kelas Jauh SMAN 1 Paminggir Diliburkan Sepekan

Baca: Temu Lapang Dukungan Litbang Serasi 2019 Pastikan Rawa Jadi Tumpuan Produksi Pangan di Masadepan

Diantaranya penetapan perda itu ada tentang pembatasan penggunaan sampah plastik yang memang dianggap berdampak kurang baik karena sifat terurainya yang sangat lama serta perda Desa Adat.

Ini juga dianggap penting karena selain merupakan roh dari pariwisata di Bali di desa adat juga terjadi interaksi baik budaya, seni dan lain sebagainya sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

" Jadi dengan adanya kehidupan budaya yang ada di Bali yang berkembang di desa adat, tentunya kami pun berharap semakin hari pariwisata kami semakin baik sebagai destinasi tujuan pariwisata," jelasnya.

Saat disinggung mengenai upayanya dalam menanggulangi keberadaan pungli (pungutan liar) Kadek pun juga menjelaskan itu dikarenakan adanya aturan abu-abu.

Sehingga perlu peran pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten / kota, secara intens melakukan pembinaan-pembinaan baik terhadap ketua adat, kelompok sadar wisata serta lainnya. Hal ini bertujuan agar memberikan kesadaran hukum terhadap mereka tentang peraturan daerah tadi.

" Selain peran penting pemerintah yang tetap hadir melakukan pengawasan, peran media juga sama. Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan terkait permasalahan yang muncul, dapat mendukung perkembangan pariwisata ke depannya," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved