BPost Cetak

Tunggakan BPJS Capai Rp 82 Miliar, RSUD Ulin Tolak Pinjam ke Bank

RSUD Ulin Banjarmasin saja hingga pertengahan Oktober 2019, tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp 82 miliar.

Tunggakan BPJS Capai Rp 82 Miliar, RSUD Ulin Tolak Pinjam ke Bank
BPost Cetak
Tunggakan BPJS Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin hingga pertengahan Oktober 2019 sekitar Rp 82 miliar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persoalan defisit yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdampak hingga ke daerah. Sejumlah rumah sakit (RS) di Kalimantan Selatan belum mendapat bayaran atas pelayanannya terhadap peserta BPJS Kesehatan. Bahkan tunggakannya menumpuk.

Hal ini terungkap dalam rapat audiensi yang dilaksanakan Komisi IV DPRD Kalsel, Senin (14/10). Rapat diikuti manajemen BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin dan manajemen sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD).

Dalam pembicaraan, untuk RSUD Ulin Banjarmasin saja hingga pertengahan Oktober 2019, tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp 82 miliar. Jumlah tersebut merupakan tagihan untuk Juni, Juli dan Agustus 2019 yang sudah diverifikasi. Sedangkan tagihan untuk September sekitar Rp 23 miliar masih diverifikasi.

Sedangkan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menanti pembayaran tunggakan kurang lebih Rp 3,8 miliar.

Baca: Penyelamat Bekantan Kalsel Raih Penghargaan Internasional, Amalia Dedikasikan Diri untuk Primata

Baca: Sopir Truk Bawa Kayu Meranti Tanpa Dokumen Diamankan Polisi Rakumpit

Baca: Raih Dua Gelar S2 Terbaik Sekaligus dari Kampus Berbeda, Begini Perjalanan Hidup Syahrial

Baca: Penuhi Kebutuhan Air Bersih Pasien, Petugas RSUD Tanbu Berburu Sumber Air Baku

Mengenai permasalahan ini, Kepala BPJS Kesehatan Banjarmasin, Tutus Novita Dewi, menyarankan RS untuk memanfaatkan jasa keuangan pihak ketiga melalui mekanisme Supply Chain Financing (SCF).

Dijelaskan Tutus, SCF disediakan oleh perbankan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini sebenarnya bisa mengatasi masalah keuangan RS akibat keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan.

Namun opsi ini ditolak mentah-mentah oleh Direktur RSUD Ulin, Hj Suciati. Menurut Suciati, konsep SCF bukan merupakan jalan keluar. Dia menilai manfaatkan SCF justru membuat RS berutang. Ini tentu semakin membebani keuangan RS. “Dalam perjanjian tidak ada kami diminta utang. Sekarang kami disuruh utang ya tidak mau,” kata Suciati.

Ketua Komisi IV H M Luthfi Saifuddin menyatakan akan meminta penjelasan langsung dari kantor pusat BPJS Kesehatan mengenai program SCF. Ini untuk ketahui apakah SCF bisa menjadi solusi dan bagaimana mekanismenya.

“Karena cara ini justru membuat rumah sakit berutang dan makin membahayakan keuangan rumah sakit,” kata Luthfi.

Komisi IV rencananya mengundang perbankan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk datang dan melakukan audiensi guna memaparkan secara jelas mengenai SCF.

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved