Suara Rekan

Kepentingan

HARI ini kita memiliki presiden dan wapres baru untuk lima tahun ke depan, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Presidennya stok lama, wapresnya stok baru

Kepentingan
kompas.com/ANTARA FOTO/HAFIDSZ MUBARAK A
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Maruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. 

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - HARI ini kita memiliki presiden dan wapres baru untuk lima tahun ke depan, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Presidennya stok lama, wapresnya stok baru. Keduanya mendapat mandat rakyat setelah memenangkan pemilu yang penuh ketegangan.

Pelantikan itu sudah bisa dipastikan sehingga orang tidak banyak membuat spekulasi. Yang ditunggu masyarakat justru siapa bakal menjadi pembantu presiden, apalagi Jokowi sudah memastikan bahwa susunan kabinet sudah selesai tinggal mengumumkan nama-namanya. Bisa hari ini setelah pengucapan sumpah, bisa besok.

Kegairahan masyarakat untuk segera mengetahui nama-nama calon menteri berkorelasi pula dengan merapatnya parta-partai yang selama ini menjadi oposisi, seperti Gerindra, Demokrat dan PAN. Mereka bahkan sudah melakukan lobi-lobi dengan Jokowi, intinya siap bila diminta membantu. Kalau diterjemahkan yah... minta jatah kursi.

Partai-partai yang mengusung Jokowi pastilah kebakaran hatinya, mereka yang kerja keras banting tulang saja belum tahu bakal terpakai atau tidak, partai yang selama ini menjadi lawan sudah minta jatah. Ini diucapkan pula oleh Ketua Tim Pemenangan Jokowi/Ma’ruf, Eric Tohir.

Tapi jangan salahkan mereka, sebab yang membuka pintu pertama kali justru pengusung utama Jokowi, PDIP, seperti ketika Ketua Umum PDIP Megawati mengundang makan Prabowo ke rumahnya, Jl Teuku Umar. Waktu itu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh membuat tandingan, mengundang Gubernur DKI Anies Baswedan untuk ditampilkan di layar televisi, seolah-olah mengumumkan bahwa sudah ada jago untuk lima tahun ke depan. Bukan Prabowo, bukan Puan Maharani tapi Anies Baswedan. Meski tidak eksplisit disebutkan tapi komentar Surya Paloh jelas, Anies berpotensi menjadi presiden. Setelah Surya Paloh menemui Prabowo entah bagaimana kabar Anies.

Yang paling pusing tentulah Jokowi, dia harus menampung aspirasi partai-partai pendukung, merangkul oposisi dan mengedepankan para profesional. Ini demi keamanan pemerintahannya lima tahun kedepan. Menteri-menteri dari kalangan profesional adalah soko guru kabinet karena mereka bekerja dengan keahliannya tanpa latar belakang politik. Menteri dari parpol bukannya tidak mampu, orang profesional yang merapat juga ada, tapi terlalu sulit untuk dikatakan tidak terpengaruh dengan kepentingan kelompok.

Semoga saja nama-nama anggota kabinet yang katanya sudah disusun presiden, mencerminkan kebutuhan negara bukan permintaan elit. Idealnya jabatan yang berurusan dengan politik, hukum, keamanan dan perekonomian diberikan kepada profesional, agar tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik. Lolosnya rancangan revisi UU No 30/2002 tentang KPK tak bisa lepas dari tanggung jawab seorang menteri yang punya dua “tuan”, presiden dan ketua parpol.


***

Presiden Jokowi memang tidak mau menandatangani hasil revisi yang sudah disahkan. Tapi apa artinya karena 30 hari setelah disahkan DPR, RUU sah menjadi UU dan tetap berlaku baik ditandatangani oleh presiden atau tidak. Dengan demikian UU KPK hasil revisi yang diributkan oleh mahasiswa, pakar sampai para rektor, sejak 17 Oktober 2019 lalu resmi berlaku dengan nama Undang Undang Nomor 19/2019 tentang KPK.

KPK kini harus tunduk pada UU baru, misalnya tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin Badan Pengawas, KPK bukan lagi lembaga ad hoc yang bersifat mandiri tapi sudah menjadi bagian dari eksekutif. Para komisioner yang dipilih melalui panitia seleksi kini juga bukan lagi penyidik seperti dulu.

KPK sekarang juga boleh mengeluarkan SP3 (Surat Peghentian Penyidikan Perkara). Semula KPK tidak diberi berwenang mengeluarkan SP3 dengan harapan lebih berhati-hati dalam menuntut perkara. SP3 adalah barang yang bisa dimainkan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Contoh 15 perusahaan pembakar hutan di Riau yang diproses hukum diberi SP3 oleh Polda setempat dan bebas.

Jokowi pernah menjanjikan pada mahasiswa untuk mengeluarkan Perppu yang bisa menganulir hasil revisi. Itulah yang ditagih, sampai-sampai mereka akan demo pada saat pelantikan. Tapi polisi sudah mengeluarkan kebijakan bahwa selama menjelang sampai terlaksananya pelantikan, tidak boleh ada demo demi menjaga marwah bangsa di mata luar negeri.

Inilah pergulatan 2 kepentingan yang tak ada habisnya, antara kepentingan rakyat dan wakilnya yang jadi representasi parpol. Semoga pemerintahan baru memberikan harapan baru. Itu akan terlihat bagaimana kepentingan rakyat terwakili dalam kabinet. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved