Jendela

Ramalan Cak Nur

KONTROVERSI siapa yang diangkat menjadi menteri, itu soal biasa. Namun, anggapan bahwa politik kita mulai bergerak kembali ke Orde Baru

Ramalan Cak Nur
istimewa/mujiburrahman
Profesor Dr H Mujiburrahman MA Rektor UIN Antasari 

OLEH: MUJIBURRAHMAN, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - KONTROVERSI siapa yang diangkat menjadi menteri, itu soal biasa. Namun, anggapan bahwa politik kita mulai bergerak kembali ke Orde Baru, itu soal serius. Sebagian politisi kita misalnya mengatakan, politik Indonesia tidak mengenal partai oposisi. Ungkapan ini membuat saya teringat pada Nurcholish Madjid (1939-2005), cendekiawan terkemuka yang dulu lantang menyuarakan pentingnya partai oposisi.

Saya pun membuka Karya Lengkap Nurcholish Madjid (2019) yang kini tersedia dalam bentuk PDF, untuk membaca ulang beberapa wawancara beliau di media. Ternyata, mantan PB HMI (1966-1971) yang akrab dipanggil Cak Nur ini telah menyuarakan pentingnya oposisi dalam wawancara dengan Tempo pada 1990 dan 1993, Forum Keadilan pada 1992, Media Indonesia, Ummat, Detik dan Tiras pada 1995.

Itu adalah masa ketika saya kuliah S-1, kemudian ikut pembibitan dosen di Jakarta. Saat itu, dukungan tentara pada Soeharto mulai longgar. Di sisi lain, Soeharto mendukung Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di mana Cak Nur adalah salah seorang tokohnya. Namun, Cak Nur tetap menjaga jarak dengan kekuasaan, dan berani menyampaikan saran dan kritik yang dianggapnya baik untuk bangsa ini.

Dalam semua wawancara itu, Cak Nur menegaskan bahwa oposisi itu penting dalam demokrasi. Fungsi dari oposisi adalah check and balance (pengawasan dan pengimbangan). Kita tidak bisa mengandalkan niat baik pemerintah semata tanpa pengawasan. Menurut Cak Nur, oposisi bukan oposisionalisme, yang berarti asal kritik saja dengan tujuan menjatuhkan pemerintah. Oposisi yang benar adalah oposisi loyal.

Cak Nur membantah bahwa oposisi tidak sesuai dengan budaya kita musyawarah mufakat. Bagi Cak Nur, justru musyawarah mufakat itu berarti terbuka untuk kritik dan oposisi. Mufakat diambil dari kata Arab, muwâfaqah yang artinya berkesesuaian setelah terjadi perbedaan. Dalam pepatah Minang dikatakan, ‘bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat’. Bulat kata di sini tidak mesti tanpa debat atau voting.

Lebih jauh Cak Nur menjelaskan, dari tiga butir Sumpah Pemuda, butir tentang satu bahasa merupakan butir yang sangat penting bagi pembentukan kebangsaan Indonesia karena bahasa yang dipilih adalah bahasa Melayu, bahasa pesisir yang jauh lebih egaliter dibanding bahasa Jawa. Jadi, budaya Indonesia yang dicita-citakan para tokoh bangsa dulu adalah budaya pesisir, bukan pedalaman yang lebih hirarkis.

Cak Nur mengingatkan, sejak Soekarno hingga Soeharto, pemimpin Indonesia adalah seorang ‘Bapak’ yang sangat menentukan. Namun, berkat peningkatan ekonomi dan pendidikan, presiden Indonesia generasi berikutnya ‘hanyalah’ orang pertama di antara yang setara (primus interfares) sehingga oposisi tidak lagi dianggap tabu. Agar hal ini berjalan mulus, Soeharto harus mulai membuka salurannya.

Di sisi lain, Cak Nur mengingatkan, kebebasan yang kebablasan, seperti perilaku partai-partai politik di era 1950-an yang suka menjatuhkan pemerintah, malah akan memancing lahirnya otoritarianisme. Kekacauan akibat pertikaian partai-partai politik akhirnya mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin Era Soekarno dan Demokrasi Pancasila Era Soeharto yang pada hakikatnya adalah otoritarianisme.

Sejarah membuktikan, saran Cak Nur tidak diterima Orde Baru. Peringatannya bahwa pada 1998 akan terjadi pergantian presiden, dan bahwa jika saluran resmi untuk oposisi tidak dibuka maka suksesi presiden tidak akan berjalan mulus tanpa kekerasan, ternyata benar. Kita tentu ingat, ketika itu tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan dalam demonstrasi, kerusuhan serta konflik etnis dan agama.

Pada Era Reformasi, Cak Nur kembali mengingatkan tentang bahaya ‘sekali merdeka, merdeka sekali’. Kebebasan yang kebablasan bisa membangkitkan otoritarianisme. Kebablasan itu kini makin tampak ketika orang-orang berdemonstrasi sambil meneriakkan kata-kata kasar lalu bertindak anarkis. Hal ini diperparah lagi oleh maraknya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial.

Alhasil, seperti Cak Nur, kita tentu ingin demokrasi bangsa ini makin sehat dan kuat. Kita tidak ingin kembali ke otoritarianisme, tidak pula ingin jatuh ke jurang kebebasan yang kebablasan. Andai Cak Nur masih hidup, mungkin dia akan berkata, “Bukankah aku sudah memperingatkan?” Kemudian, sambil mengusap dada, dia pun menyesali politik kita yang makin oligarkis dan nepotis! (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved