Breaking News:

Opini Publik

Jangan karena Defisit

PRESIDEN Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah menandatangani peraturan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Peraturan Presiden

nurkholis huda
Kepala BPJS Kesehatan dr Nyoman Wiwiek Yulia Dewi saat memperlihatkan aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PRESIDEN Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah menandatangani peraturan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, kenaikan berkisar 64 persen hingga 115 persen.

Bila sebelumnya peserta penerima bantuan iuran (PBI) bertarif Rp 23 ribu akan menjadi Rp 42 ribu atau naik 82 persen. Sedangkan peserta non subsidi, untuk kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu (64 persen), kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu (115 persen) dan kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu (100 persen).

Kenaikan iuran itu dimaksudkan untuk menutup defisit keuangan BPJS sebagai pengelolah JKN, yang dari tahun ke tahun makin membengkak. Bila pada 2018 lembaga itu tekor Rp 9,1 triliun, di tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.

Kerugian itu terjadi karena biaya layanan di fasilitas kesehatan lebih besar ketimbang iuran yang dikumpulkan BPJS. Pada 2018 BPJS berhasil mengumpulkan Rp 81,97 triliun, dan pada 2019 diperkirakan bisa memperoleh Rp 88 Triliun.

Berdasarkan perhitungan kasar atas data peserta JKN PBI, pendapatan total di tahun 2019 itu akan disumbang oleh subsidi negara (APBN dan APBD) sekitar Rp 36 triliun (40 persen dari total pendapatan). Sisanya (Rp 52 triliun) dari peserta mandiri, baik ASN atau pegawai swasta atau nonpegawai.

Berdasarkan tarif baru, dengan asumsi jumlah peserta PBI tidak berubah, subsidi negara akan membengkak menjadi Rp 66 triliun atau bertambah sekitar 29 triliun. Sedangkan jumlah iuran peserta mandiri, diperkirakan akan naik sekitar 80 persen dari tahun sebelumnya, atau mencapai sekitar Rp 93 triliun (dari tahun 2019 sekitar Rp 52 triliun).

Sehingga, total pendapatan BPJS dari iuran JKN bisa mencapai Rp 159 triliun. Atau meningkat 80 persen (Rp 71 triliun) dari tahun 2019. Peningkatan ini sama dengan 2,2 kali perkiraan defisit di tahun 2019. Bila biaya klaim sama dengan tahun ini, pada 2020 BPJS akan surplus sekitar Rp 39 triliun.

Tentu, dana itu segera dirumuskan penggunaannya dan harus berorientasi pada perbaikan pelayanan peserta.

Perbaikan layanan yang dibiayai dari kenaikan iuran itu haruslah kongkret, bukan basa-basi, bukan jargon alias tidak absurd. Bila mungkin, perbaikan itu bisa berdampak bagi peserta menjadi merasa menjadi orang paling kaya saat datang ke rumah sakit mahal.

Sejumlah layanan yang beda itu haruslah segera diumumkan ke masyarakat. Dengan begitu, warga bangsa peserta JKN akan menyambut riang gembira kenaikan iuran, karena memang sesuai pelayanan yang diharapkan. Bahkan, bila memang layanan yang baru bener-bener nomor wahid, para peserta akan merasa keren dan bangga membayar mahal.

Jangan sampai, kenaikan ini dimaknai warga bangsa peserta JKN sebagai hanya upaya menutup defisit atau untuk mencari untung. Bukankah soal defisit sebenarnya bukan masalah peserta tapi urusan pengelola. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved