Tajuk

Kebiri Hak Politik Koruptor

KARIER perpolitikan para mantan koruptor tinggal menunggu waktu. Seperti diberitakan Banjarmasin Post edisi 12 November 2019

Kebiri Hak Politik Koruptor
shutterstock
ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - KARIER perpolitikan para mantan koruptor tinggal menunggu waktu. Seperti diberitakan Banjarmasin Post edisi 12 November 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam rancangan tersebut KPU mengusulkan larangan kepada mantan narapidana korupsi mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah 2020. Kini tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo apakah menyetujui rancangan PKPU tersebut.

Menilik logika KPU terkait para mantan koruptor tersebut jelas. Faktanya ada calon yang telah ditangkap dan ditahan, tapi terpilih pada pemilihan kepala daerah. Padahal, orang yang telah ditahan tersebut tidak bisa memerintah ketika terpilih.

Akibatnya, apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia, karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain.

Juga argumentasi mantan narapidana korupsi telah tobat dan tidak akan mengulangi kejahatannya, tapi beberapa fakta menunjukkan ada kepala daerah yang pernah ditahan karena korupsi dan mencalonkan diri lagi, kemudian tertangkap akibat korupsi lagi.

Korupsi memang menjadi momok bagi negeri ini. Dari korupsi kecil-kecilan, hingga merugikan negara hingga miliar rupiah, bahkan triliunan rupiah. Belum lagi gurita korupsi yang melibatkan jaringan dalam keluarga.

Pelaku pun seperti tak jera melakukan aksinya. Pernah tertangkap karena kasus korupsi, diproses hukum, kemudian menjalani masa hukuman dan bebas, tak berapa lama malah tertangkap lagi melakukan korupsi.

Tak sedikit pula pelaku korupsi menjalani beberapa sidang berbeda karena melakukan korupsi di berbagai proyek. Atau menerima uang hasil korupsi dari beberapa kasus yang melibatkan anak buahnya.

Tindakan KPU melarang mantan koruptor kembali berlaga di pemilihan kepala daerah 2020, bisa jadi menjadi salah satu cara untuk mencegah kembalinya sang pelaku melakukan tindakan merugikan negara.

Pasalnya, tak lucu kalau seorang kepala daerah yang sebelumnya pernah menjalani masa hukuman akibat terkena kasus korupsi, kembali ditangkap sebelum atau saat dia kembali terpilih memimpin satu daerah.

Harapannya, suara pemilih yang seharusnya ditujukan kepada pemimpin terpilih, tidak akan jadi sia-sia kalau kepala daerah mantan koruptor tersebut kembali tertangkap akibat kasus serupa.

Akan lebih baik, sang mantan pejabat koruptor memilih beristirahat dulu dari panggung politik. Kalaupun ingin berkiprah membangun daerah, banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya menjadi tokoh atau staf ahli kepala daerah terpilih.

Dari sosok sebagai tokoh atau staf ahli kepala daerah terpilih, dia bisa memberikan saran kepada pemenang pilkada tersebut apa dan bagaimana membangun daerah, tanpa perlu kembali mengajukan ego agar kembali terpilih sebagai kepala daerah. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved