Tajuk

Mengendalikan Manisnya si Melon

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membuat peraturan wali kota (perwali) terkait penjualan gas elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram

Mengendalikan Manisnya si Melon
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ibu-ibu membeli elpiji 3 kg atau tabung melon 3 kg di sebuah pangkalan di Jalan Veteran Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMKO Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membuat peraturan wali kota (perwali) terkait penjualan gas elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram atau dikenal sebagai gas melon.

Inti dari isi perwali tersebut, selain pangkalan elpiji, maka tidak diperbolehkan berjualan gas elpiji ke masyarakat. Artinya, jika perwali ini sudah dibuat dan diberlakukan, tidak ada lagi yang boleh menjual gas melon secara eceran.

Pro dan kontra tentu mengiringi rencana pembuatan regulasi tersebut. Bagi warga yang selama ini kesulitan mendapatkan gas elpiji dan harus membeli gas elpiji dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), tentu setuju dengan rencana tersebut.

Harapannya tidak ada lagi cerita harga gas melon mencapai Rp 35 ribu per tabung. Sedangkan HET gas melon hanya Rp 17.500 tabung.

Namun bagi para pedagang eceran, jika perwali yang melarang menjual gas melon secara eceran itu terbit, tentu akan memberatkan mereka. Alasannya, mata pencaharian mereka akan hilang.

Tapi, jika memang tujuan dari perwali tersebut adalah untuk mengakhiri kelangkaan dan mengatrol turun harga gas melon ke batas HET, rencana itu patut diapresiasi.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah setelah perwali itu terbit, pemerintah bisa menjamin warga tidak lagi kesulitan mendapatkan gas melon dengan harga tak melebihi HET?

Kuncinya tentu ada di pemerintah juga, apakah nantinya bisa menjalankan perwali itu dengan sungguh-sungguh. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan mustahil harga gas melon di masyarakat bisa turun ke batas HET.

Artinya jika memang larangan itu memang ditegaskan dalam perwali, semua pedagang eceran gas elpiji harus ditindak semua sesuai ketentuan perwali tersebut. Jangan sampai ada praktik tebang pilih dalam penegakan perwali tersebut.

Satu hal lagi yang penting, penindakan tidak hanya sebatas di tingkat pengecer. Pangkalan yang ketahuan menjual ke pengecer pun harus mendapat tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, juga harus ada ketegasan dalam penindakan terhadap pendistribusian gas bersubsidi tersebut kepada pihak yang tidak berhak. Jika memang hanya pangkalan atau agen yang boleh menjual elpiji, maka mereka harus benar-benar mendistribusikan gas melon untuk warga miskin.

Jangan sampai, setelah dilarang menjual ke pedagang eceran, ‘manisnya’ si melon membuat oknum pangkalan atau agen malah menjual ke restoran, rumah makan, atau pihak yang tidak berhak menikmati gas epliji tersebut.

Kalau itu terjadi, harapan masyarakat bisa mendapatkan gas melon dengan mudah dan dengan harga yang murah hanya sebatas harapan. Tak kalah pentingnya, pangkalan gas melon juga harus lebih tersebar secara merata di semua wilayah agar kebutuhan masyarakat bisa benar-benar terpenuhi. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved