Tajuk

Pamer Kemewahan

apolri Jenderal Pol Idham Azis membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan imbauan untuk seluruh anggota Polri tidak memamerkan gaya hidup mewah

Pamer Kemewahan
(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)
Kapolri Idham Azis bersama Ketua KPK Agus Rahardjo selepas pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan imbauan untuk seluruh anggota Polri tidak memamerkan gaya hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari. Tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4./2019/DIVPROPAM tertanggal 15 November 2019, aturan berisi peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri.

Dalam poin satu dikatakan, anggota Polri tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, ternyata juga merasa kecewa terhadap beberapa direksi BUMN. Ia menegur direksi BUMN yang masih merugi lantaran mengajaknya makan di restoran mewah. Dia pun kemudian meminta pejabat BUMN, khususnya yang masih merugi agar tidak bergaya hidup mewah.

Ada yang melihat aksi kedua pejabat ini dari sisi politis. Tapi bila melihat gebrakan Kapolri dan Menteri BUMN, sepertinya keduanya tengah jengah dengan berbagai tingkah polah pejabat di negeri ini yang seolah tidak peka dengan kondisi ekonomi bangsa.

Erick Tohir juga mencoba mengajak para bos BUMN untuk berpikir dan bersikap profesional. Mereka tak semata memanfaatkan berbagai fasilitas negara yang berjibun, tetapi juga harus memikirkan kelangsungan usaha, layaknya pengusaha swasta.

Ironis memang, banyak BUMN yang merugi miliaran rupiah, bahkan triliunan, tetapi pejabatnya malah bermewah-mewah. Padahal, hal ini tak ada dalam konteks perusahaan swasta.

Tak kalah penting, larangan atau imbauan ini juga bisa memperkecil jurang dengan warga tak mampu yang jumlahnya jutaan di negeri ini. Pasti akan menjadi sorotan, saat rakyat harus mengantre gas elpiji dan beras sejahtera (rastra), atau bersusah payah membayar iuran BPJS Kesehatan yang naik, di tempat lain pejabat bergaya bak selebritis.

Demikian juga dengan polisi. Berulangkali Bhayangkara mengeluhkan kecilnya standar gaji yang mereka terima, tetapi di saat yang sama mereka justru pamer kemewahan. Ujung-ujungnya publik menjadi curiga, darimana polisi mendapatkan uang yang sedemikian besar untuk mendukung gaya hidup mewah mereka.

Kecurigaan ini tentu berimplikasi luas, termasuk dalam hal penegakan hukum, seperti anggapan tebang pilih atau tajam ke bawah, yang tentunya merugikan citra polisi sendiri.

Dari ada dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu keteladanan dari pimpinan serta konsistensi. Artinya imbauan ini tidak heboh di depan saja, seperti aturan tidak menggelar rapat di hotel berbintang pada awal Kabinet Jokowi periode pertama silam yang ujung-ujungnya kempes. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved