Banjarmasin Kekurangan 1.500 Pengajar, Pensiunan Guru Ditawari Jadi Honorer

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbagai langkah dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin untuk mengatasi kekurangan guru yang mencapai 1.500 orang. Salah satunya adalah memberdayakan pensiunan kepala sekolah (kepsek) dan guru dengan status honorer.

“Iya, kami masih kekurangan 1.500 guru. Berbagai cara kami lakukan seperti menawari kepsek dan guru yang sudah pensiun untuk mengajar. Kami minta mereka jadi guru honorer. Kalau ada yang mau kami persilakan,” kata Sekretaris Disdik Banjarmasin, Sarwani, Minggu (22/12).

Menurut Sarwani, pihaknya pun telah melakukan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Kota Banjarmasin.

“Baru-baru tadi kami juga berkomunikasi dengan Kemendikbud soal Banjarmasin kekurangan 1.500 guru pegawai negeri sipil (PNS),” katanya.

• Sosok Margin Wieheerm, Wanita Disebut Pengganti Citra Kirana, Istri Rezky Aditya di Hati Ali Syakieb

• Deg-degan Maudy Ayunda di Meet and Greet Film Habibie & Ainun 3

• Sebab Utama Betrand Peto Perlakukan Sarwendah, Istri Ruben Onsu yang Viral, 6 Pengakuan Ayah Kandung

• Rumi tentang Isa

Ini juga terkait tidak adanya formasi guru pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Banjarmasin pada 2019.

“Tidak adanya formasi guru pada penerimaan CPNS tahun ini hanya Kepala BKD dan Diklat Kota Banjarmasin, Syaffri Azmi, yang bisa menjawabnya,” kata Sarwani.

Sarwani mengatakan sebanyak 39 sekolah inklusi baik SDN dan SMPN di Banjarmasin kekurangan 200 guru pendamping.

Untuk SMPN inklusi di antaranya SMPN 4, SMPN 10, SMPN 12 dan SMPN 14. Sedang untuk SDN inklusi seperti SDN Gadang.

Dari semua sekolah tersebut tak ada satu pun guru yang berstatus PNS. Padahal, guru murid inklusi itu seharusnya PNS lulusan perguruan tinggi inkluasi.

“Jadi tidak bisa kita paksakan kualitas siswa dari sekolah inklusi. Bisa dibayangkan, dari enam siswa inklusi itu cuma satu guru pendampingnya. Itu pun guru honor,” katanya.

Sementara ini Kepala BKD dan Diklat Kota Banjarmasin, Syaffri Azmi, belum bisa dikonfirmasi. Telepon dan pesan whatsapp tak dijawabnya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, SMPN 9 Banjarmasin punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Salah satunya, menerima guru SMP swasta yang kekurangan jam sertifikasi yakni 24 jam dalam sepekan.

Kepala SMPN 9 Pahri mengatakan pada Juni dan Juli lalu pihaknya mengumumkan di grup whatsapp kepsek se-Banjarmasin. Isinya, SMPN 9 kekurangan guru untuk sejumlah mata pelajaran.

Guru swasta yang masih kekurangan jam mengajar guna mendapatkan sertifikasi bisa mengajar di sekolahnya.

“Kami tak perlu membayar guru honor lagi. Kan guru swasta itu hanya perlu surat keterangan jam mengajar dari SMPN 9. Bukan cari uang. Jadi kami diuntungkan dengan adanya guru swasta mengajar di SMPN 9,” katanya, Minggu.