Gerindra-Demokrat Usul Pansus, DPR Akan Pangil Akuntan Jiwasraya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menelan kerugian hingga Rp 13 triliun mendapat perhatian DPR.

Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) mulai digaungkan anggotanya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyampaian usulan pembentukan pansus bisa dilakukan ketika masa persidangan dimulai. Saat ini DPR reses hingga 10 Januari 2020.

Dasco mengatakan sudah ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus.

”Kalau secara informal, mungkin baru 2-3 fraksi, tapi nanti kita lihat formalnya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12). Mengenai fraksi apa saja, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan salah satunya adalah dari partainya.

• Terima Suap Rp 46 Miliar dan TPPU Rp 87,4 miliar, Mantan Dirut Garuda Mengaku Khilaf

• Sambut Tahun Baru 2020, Begini Doa Rasulullah yang Dianjurkan Dibaca di Akhir Tahun dan Awal Tahun

• Awalnya Dikira Biawak, Saat Dipegang Ternyata Buaya Lalu Menerkam, Petani Ini Pun Terluka

• Eks Dirut Jiwasraya Minta Diperiksa Habis Jumatan, Ini Penjelasanya

Soal pembentukan pansus yang bakal rumit lantaran melibatkan banyak komisi, Dasco mengatakan memang demikian mekanismenya. Hal tersebut lebih baik daripada setiap komisi jalan sendiri-sendiri.

Dasco pun mengimbau semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. ”Yang penting dicari ke mana uangnya. Lalu gimana solusinya. Kan kasihan ini nasabah-nasabah yang sekian banyak kehilangan uangnya,” ujar Dasco.

Selain Gerindra, Partai Demokrat juga ikut mendorong pembentukan pansus. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan motif partainya mendorong pembentukan pansus bukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya ingin masalah ini terungkap dan para nasabah mendapatkan haknya. Pernyataan ini ditulisnya di akun Twitter, Senin (30/12).

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-Perjuangan Evita Nursanty menyatakan mendukung pembentukan pansus demi memperkuat pengawasan dewan dalam mengungkap kasus itu.

“Kita akan cari akar masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya yang terbaik, bagi nasabah, bagi Jiwasraya, bagi BUMN dan bagi industri dan bagi semua stakeholders yang terkait,” kata dia.

Evita pun menyatakan pihaknya mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tersebut.

Kejagung sebelumnya meminta imigrasi mencegah sedikitnya 10 orang terkait skandal Jiwasraya ke luar negeri.

Andre Rosiade, yang juga dari Komisi VI, mengatakan akan mengusulkan pemanggilan akuntan PricewaterhouseCoopers (PwC) yang menyatakan Jiwasraya masih mendapat keuntungan.

Pemanggilan PwC dan pihak terkait lainnya dilakukan jika pansus terbentuk. “Pansus tergantung hasil rapat gabungan pertengahan Januari ini,” katanya, Senin.

Wakil Sekjen Partai Gerindra ini mengungkapkan beberapa minggu lalu, Komisi VI memanggil manajemen Jiwasraya.