Tajuk

BPJS (Belum) Jos

SETELAH menuai respons negatif saat memberlakukan kenaikan iuran peserta hingga dua kali lipat pada per 2 Januari 2020, awal pekan ini

BPJS (Belum) Jos
kompas.com
alat cuci darah 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SETELAH menuai respons negatif saat memberlakukan kenaikan iuran peserta hingga dua kali lipat pada per 2 Januari 2020, awal pekan ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan patut mendapat apresiasi. Kini peserta yang sedang menjalankan pelayanan hemodialisis atau cuci darah, tak perlu lagi membuat ulang surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sebelumnya, prosedur admininistrasi pasien gagal ginjal kronis yang ingin mendapatkan layanan cuci darah di rumah sakit wajib mengurus surat rujukan dari FKTP seperti puskesmas atau klinik yang harus diperpanjang tiap tiga bulan sekali. Kemudian, klinik atau rumah sakit tempat pasien melakukan cek darah akan berkoordinasi dengan FKTP untuk memberikan perpanjangan surat rujukan.

Proses yang banyak dikeluhkan itu kini tak perlu lagi dijalani. BPJS Kesehatan memberikan kemudahan dengan syarat peserta harus merekam atau terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat dia biasa mendapat pelayanan. Jadi tidak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen atau surat rujukan. Pasalnya fitur finger print sudah mewakili data kartu BPJS Kesehatan. Bahkan kartu pun jadi tidak terlalu diperlukan.

Banjarmasin Post edisi Rabu (15/1/2020)
Banjarmasin Post edisi Rabu (15/1/2020) (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Simplifikasi administrasi itu sejatinya dilakukan sejak 1 Januari 2020. BPJS Kesehatan memastikan seluruh rumah sakit dan klinik di Indonesia yang melayani cuci darah telah memasang fitur finger print. Menurut Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan (JPKR) BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, setidaknya ada 715 RS dan 47 klinik di seluruh Indonesia yang melayani pasien hemodialisis.

Adapun di Kalimantan Selatan, rumah sakit yang melayani hemodialisa di antaranya Ulin Banjarmasin, RSUD Ratu Zalecha Martapura di Kabupaten Banjar, RSUD Pambalah Batung Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan RSUD dr H Andi Abdurahman di Kabupaten Tanahbumbu.

Namun demikian, bukan berarti persoalan telah terselesaikan. Sebab peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, masih banyak yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Di antaranya diskriminasi dalam pemberian pelayanan pada pasien, pembatasan kuota dokter dan keterlambatan dokter dari jadwal yang sudah ditentukan.

Ketiga hal tersebut tak kalah penting dibanding kehadiran fitur finger print. Karena justru itulah inti dari pelayanan terhadap pasien. Jadi semestinya segera dibenahi dan dicarikan solusi secepatnya.

Setelah itu, barulah menerapkan rencana pemutakhiran berupa penerapan sistem antrean daring, transparansi ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap dan lainnya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved