Opini Publik

Efektifkah PPDB di Tengah Pandemi?

Sejumlah sekolah yang masih mampu bertahan, tidak sedikit dalam kondisi sekarat, atau bisa diistilahkan hidup segan mati sungkan

Oleh : Zulkifli Rahman , Kepala SDN Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID - PELAKSANAAN Penerimaan Siswa Baru (PPDB) sistem zonasi kembali lagi seperti yang telah dilakukan pada tahun ajaran sebelumnya yang selalu meninggalkan permasalahan. Adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan penggunaan protokol kesehatan.

Hal ini tentu saja adanya perubahan cara pendaftaran siswa baru yang dulunya manual (berkas) langsung diantar ke sekolah, sekarang tentu dengan pendaftaran online untuk mensiasatinya. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah jika tidak diawasi secara ketat untuk penerapan sistem zonasi yang telah diamanatkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan rentan disalahgunakan. Akankah penerapan sistem zonasi ini akan efektif ditengah pandemi, disatu sisi sekolah berlomba untuk mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya untuk tetap eksis, disisi lain pemerintah ingin adanya pemerataan jumlah siswa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada Pasal 1 (satu) menyebutkan kuota zonasi terbagi menjadi empat jalur, yaitu: pertama jalur zonasi atau berdasarkan jarak tinggal dengan sekolah koutanya 50 persen, kedua jalur perpindahan koutanya 5 persen, ketiga jalur prestasi koutanya 30 persen, dan yang keempat jalur afirmasi (tidak mampu) atau pemegang Kartu Indonesia Pintar koutanya 15 persen.

Dampak penerapan sistem zonasi harus dapat dibuktikan dengan terukur. Hal ini penting untuk bisa mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem ini. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pandu Baghaskoro menyebut bahwa “penerapan sistem (zonasi) yang diberlakukan mulai tahun 2018 ini sesungguhnya bertujuan positif. Namun pelaksanaannya masih membutuhkan evaluasi berkala dan terus menerus karena banyak permasalahan di lapangan”. Salah satu masalah utama yang timbul dalam PPDB adalah ketidakseimbangan daya tampung sekolah (supply) yang terbatas dan jumlah pendaftar (demand). Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam hak para siswa untuk menerima pendidikan.

Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Direktur Perguruan Muhammadiyah Kottabarat Mohamad Ali menyebutkan bahwa “setiap menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB), selalu muncul kabar penutupan sekolah baik negeri maupun swasta”. Sejumlah sekolah yang masih mampu bertahan, tidak sedikit dalam kondisi sekarat, atau bisa diistilahkan hidup segan mati sungkan, karena jumlah siswa terus merosot setiap tahun. Menurutnya untuk jenjang Sekolah Dasar, justru sekolah negeri yang sibuk melakukan regrouping atau disatukan. Dua atau tiga SDN Inpres yang berdekatan dijadikan satu sekolah, dikarenakan siswa terus menurun. Dua dekade lalu sekolah memerlukan tiga ruang kelas (rombongan belajar), sekarang bisa diringkas menjadi satu ruang kelas. Di Kabupaten Tabalong bahkan ada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang harus ditutup karena tidak memiliki siswa dan sudah tentu kalah bersaing dengan sekolah di sekitarnya.

Salah satu tujuan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB di antaranya bertujuan untuk menghilangkan persaingan antar sekolah baik negeri maupun swasta. Hal ini dilakukan karena kriteria penerimaan siswa maupun status sekolah favorit bukanlah berdasarkan kompetensi, melainkan jarak. Dan kebijakan zonasi tentu untuk tujuan jangka panjang, perlu dukungan untuk pemerataan kesempatan pendidikan. Untuk itulah perlu peran semua insan pendidikan untuk tercapainya pendidikan yang merata dan berkeadilan. Kepada kepala sekolah agar mengkaji dan memberikan arahan kepada panitia PPDB untuk menerima sesuai kondisi sekolah (berdasarkan jumlah kelas dan ketersediaan guru), hal ini tentu dengan melihat keadaan sekolah tersebut dan memprioritaskan menerima siswa yang dekat dengan sekolah.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini mengharuskan sekolah melakukan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itulah Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PPDB) dilakukan dengan online (daring). Hal ini tentu akan rentan terjadi penyalahgunaan dari pihak sekolah untuk menerima siswa diluar zonasinya atau sebaliknya siswa yang mendaftar kesekolah favorit diluar zonasinya. Untuk itulah perlu adanya transparansi dari pihak sekolah dalam pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar mengawasi dengan ketat jika ada sekolah yang berani menerima siswa tidak sesuai petunjuk teknis (Permendikbud No. 44 Tahun 2019), memberi teguran dan sanksi kepada sekolah yang sudah melanggar aturan PPDB sehingga mereka tidak berani lagi melakukan pelanggaran misalnya dengan tunjangan daerah Kepala sekolah disekolah tersebut dipotong.

Selain itu juga memberikan arahan dan bimbingan tentang petujuk teknis PPDB kepada para kepala sekolah untuk menentukan zonasinya sehingga tidak ada lagi sekolah yang harus tutup karena ketiadaan siswa yang mendaftar. Dan menolak jika ada sekolah yang minta bangunan baru disebabkan membludaknya jumlah siswa baru, atau mengeluh kekurangan guru diawal ajaran baru.

Kemudian, Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Kementerian Agama duduk satu meja untuk membicarakan sistem PPDB sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya. Agar jangan ada sekolah atau madrasah yang menerima di luar zonasi sekolah. Sehingga tidak ada lagi satuan pendidikan yang bersaing “tidak sehat” hanya untuk mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya dan sekolah tetangga harus tutup karena ketiadaan siswa. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved