Sampah Industri dan Rumah Tangga Masih Banyak Cemari Sungai Mentaya Sampit Kotawaringin Timur

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMPIT - Peringatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemkab Kotim Kalimantan Tengah yang melarang warganya agar tidak membuang sampah di sungai belum dipatuhi sepenuhnya.

Hingga, Jumat (21/8/2020) masih saja tampak sampah rumah tangga bertebaran di Sungai Mentaya Sampit.

Bukan hanya sampah rumah tangga yang tampak larut di Sungai Mentaya termasuk sampah potongan kayu diduga dari industri pengolahan kayu juga mencemari Sungai Mentaya sehingga sangat mengotori karena volume sampah yang cukup banyak.

Tumpukkan sampah tampak larut si Sungai Mentaya terutama pada pagi hari, juga sore hari.

• Seleksi CPNS 2019 di Balangan Kembali Berlangsung, Tahap Tes SKB Bakal Digelar di Aula Inspektorat

• Karate Bukan Jago-jagoan, Simak Bincang-bincang dengan Pelatih Karate Senior di BTalk BPost Sore ini

• Soal BLT Rp 600 Ribu bagi Karyawan, Cek Nama dengan Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Sampah yang dibuang ke sungai saat air pasang larut ditengah sungai sehingga bagi warga yang sedang santai duduk menikmati pemandangan sungai terganggu oleh tumpukkan sampah tersebut.

Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, telah memasang beberapa spanduk beberapa titik di Sungai Mentaya yang berisi tentang pemberitahuan berupa larangan membuang sampah di sungai, karena ada sanksi hukum yang akan diterima jika kedapatan membuang sampah di sungai, namun sayangnya tidak digubris oleh sebagian warga.

Sementara itu, Mardedi, salah satu warga yang tinggal dibantaran Sungai Mentaya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, mengaku, selama ini belum ada fasilitas tempat pembuangan sampah bagi warga yang tinggal dibantaran Sungai Mentaya, sehingga banyak warga pinggiran sungai yang membuang sampah di sungai.

"Saya berharap agar ada petugas yang memungut sampah untuk warga bantaran sungai, agar bisa membantu warga bantaran sungai, karena sejak orang tua kami dulu membuanh sampah di sungai. Memang harusnya pola itu dirubah, tentu harus ada kerjasama antara warga dan pengambil kebijakan," ujarnya.

(banjarmasinpost.co.id/faturahman)