Pemko Banjarbaru Usulkan 2.000 UMKM untuk Dapatkan BLT UMKM dari Pemerintah Pusat

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Banjarbaru salah satu kota yang pesat dengan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tidak ayal, ketika pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (Blt) untuk pelaku UMKM banyak pelaku UMKM mengusulkan untuk mendapatkan bantuan ini.

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Muhammad Rustam, Minggu (23/8/2020) membenarkan bahwa antusias pelaku UMKM banyak melapor ke Dinas Koperasi dan UMKM Banjarbaru guna pendaftaran ini.

Sehingga pihaknya harus mengusulkan untuk pendataan susulan gelombang kedua.

• Tiga Ribu UMKM Diusulkan Dapat Bansos di Kabupaten Banjar

• Pertanyakan Bantuan Modal Kerja Produktif, Pelaku UMKM Kalsel Berharap Pencairan Tidak Bersyarat

• Lindungi UMKM dari Rentenir dan Fintech Ilegal Ditengah Pandemi, OJK Bentuk 16 TPAKD

"Gelombang pertama sudah kami usulkan datanya mencapai 1.000 lebih UMKM di Banjarbaru. Setelah tahu maka rt-rt pada akfif mendata dan mengusulkan sehingga sudah ada 2000 total di Banjarbaru yang diusulkan untuk dapat," kata Rustam.

Diakui Rustam dari data 2.000-an tersebut pun masih belum tercover semua, terbukti meski hari libur masih ada saja warga atau masyarakat yang bertanya langsung ke kantor.

Rustam mengurai dari kebanyakan data UMKM tersebut yang paling banyak di kota Banjarbaru adalah sektor kuliner disusul kios baju dan sektor kerajinan tangan.

Meski sudah diusulkan, tapi Rustam sekali lagi menjelaskan bahwa yang menentukan dapat atau tidaknya adalah pemerintah pusat bukan Pemko Banjarbaru.

"Ini kami jelaskan bahwa kewenangan pusat. Pemko hanya memfasilitasi pendataan saja untuk disusulkan," kata dia.

Untuk pencairannya pun, diakui Rustam masih menunggu pemerintah pusat, mengingat full kewenagan ini dari pusat.

"Untuk teknisnya kami data semua UMKM tersebut dengan menyertakan rekening bank nasional. Jadi tidak hanya satu bank yang ditunjuk saja, tapi selama bank nasional saja dibolehkan dan yang pasti punya NIK (KTP dan Kk) serta izin usaha yang dikeluarkan dari kekurahan atau kecamatan," tandasnya.

Sejauh ini yang paling aktif melaporkan sejak awal memang UMKM yang dibawah binaan HIPMI atau HIMIKIMDO dan UMKM yang sudah terdata dan diberikan pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

"Tapi kalau pun ada yang baru baru, tetao data kita tampung dan teruskan ke pusat melalui dinas Koperasi dan UMKM Provinsi," tandas Rustam.

Dijelaskan dia bahwa sepengetahuan sementara baru ada Bank BRI yang mengudang untuk menyosialisaikan penyaluran BLT untuk UMKM ini.