Aksi Demo di DPRD Kabupaten Tala Kalsel Terkait Pelaihari City Mall Sempat Ricuh

Termasuk usaha tambang galian C juga mesti disegel karena tanpa izin yang jelas. "Apalagi itu jelas merusak lingkungan. Jangan-jangan banjir kemarin juga dikarenakan aktivitas itu," tandasnya.

Pendemo berpendapat mestinya Bupati Tanahlaut yang ada saat ini meneruskan kebijakan Bupati sebelumnya sepanjang tujuan memajukan Tanahlaut sehingga tidak ada kesan dendam pribadi. Termasuk pembangunan PCM, bukan sebaliknya menghentikan pembangunan.

Mereka juga meminta Kabareskrim Mabes Polri secepatnya menuntaskan proses hukum atas laporan HD Lukas tanggal 23 Juli 2020 tentang adanya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial/elektronik yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Tala, demi adanya kepastian hukum.

Meminta Mendagri memberikan sanksi tegas Kepada Bupati Tanahlaut karena diduga melanggar peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian IMB. Hal ini dibuktikan dengan tidak melanjutkan proses permohonan PT Pelaihari Cipta laksana tanggal 30 Januari 2018.

Pendemo meminta DPRD Tala nelakukan pengawasan Perda Nomor 7 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan bangunan dan perda 14 tahun 2003 tentang retribusi IMB. Dewan diminta juga menyegel bangunan sarang burung walet yang tidak memiliki MB yang lokasinya tersebar di kala demi untuk tidak ada kedan tebang pilih.

Seluruh aspirasi tersebut disampaikan pendemo di hadapan Sekda Tala H Dahniel Kipli yang mewakili Bupati Tala. "Mohon maaf Bupati tidak dapat menemui karena ada acara pelantikan pejabat dan acara lainnya. Pak Bupati titip salam hangat," ucap Dahnial.

Sementara itu pihak DPRD Tala yang datang menemui pendemo yakni Edy Porwanto, ketua Komisi II. Hadir pula Kasi Intel Kejari Tala Mahardika Prima Wijaya Rusady.

(Banjarmasinpost.co.id/Roy)

Redaksi:

Artikel ini telah diedit ulang demi kenyaman pembaca