Rumah Pilkada Kalsel, Walhi dan AMAN Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pilkada Serentak Tahun 2020 bagi organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Kalsel tak sekedar menjadi ajang memilih kepala daerah. Namun juga dimaknai sebagai momentum memilih sosok pahlawan bagi kelestarian lingkungan Kalsel.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, saat menjadi narasumber Program Rumah Pilkada Kalsel yang diselenggarakan Banjarmasin Post, Kompas Tv, Smart FM dan Motion Radio, Kamis (22/10/2020). 

Menurutnya, masyarakat harus jeli melihat calon pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kelestarian lingkungan tak hanya didasarkan pada pemaparan visi-misi, melainkan juga sosok profil dan latar belakang si calon pemimpin. 

Pemimpin yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, menurutnya, harus bisa secara riil membuktikan visi-misinya dalam bentuk rencana pembangunan, struktur dan kebijakan. 

Baca juga: Rumah Pilkada Kalsel 2020, Medsos Bisa Jadi Kunci Kemenangan Pilgub Kalsel

Baca juga: Rumah Pilkada Kalsel : Begini Bocoran Rancangan Kerja Bapaslon BirinMu dan H2D

"Meski ada disampaikan visi-misinya terkait lingkungan tapi harus dilihat juga. Karena visi-misi tidak semudah itu dan kita tidak langsung yakin apakah masuk rencana pembangunan. Dengan anggaran berapa besar untuk upaya tersebut,“ ungkapnya. 

Besar-kecilnya alokasi anggaran juga dinilainya sebagai salah satu bentuk keseriusan kepala daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk kelestarian lingkungan Kalsel. 

Ia bahkan menuntut nantinya pemimpin di Kalsel baik kabupaten/kota atau provinsi setidaknya bisa mengalokasikan anggaran daerah minimal 20 persen untuk upaya tersebut. "Di APBD berapa persen? Karena penyelamatan lingkungan tentu perlu Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran," kata Kisworo. 

Hal ini kata Kisworo krusial mengingat kondisi Kalsel saat ini disebutnya berada pada kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

Baca juga: Rumah Pilkada Kalsel 2020, Greget Kampanye Virtual di Tengah Pandemi

Baca juga: Datangi Lokasi Peti Batubara di Desa Madang HSS, Polisi Temukan 2 Hektare Bukaan Lahan Tambang

Catatan Walhi, dari total 3,7 juta hektare luasan Kalsel dengan 172 pulau dan 13 kabupaten/kota di dalamnya, hampir 50 persen kawasan Kalsel didominasi kawasan dengan izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. 

Sedangkan ancaman bencana ekologis juga dinilainya terus mengintai dengan masih terancamnya kelestarian Pegunungan Meratus oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan monokultur. 

Kisworo menantang para calon pemimpin yang menjadi peserta Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalsel untuk berani berjanji menerapkan kebijakan pro lingkungan jika terpilih. 

Contohnya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kejahatan Lingkungan atau Satgas Kejahatan Tambang yang benar-benar independen dan berani. 

"Pemimpin harus memikirkan investasi yang berkeadilan lintas generasi, bukan enak di kita sekarang saja. Komitmen yang penting pada pemimipin jangan ada kebijakan yang lahir dari tekanan tekanan oligarki," tegasnya. 

Apalagi ekspansi pertambangan dan perkebunan sawit juga dinilainya menjadi salah satu penyebab umum terjadinya konflik agraria yang melibatkan pengusaha dan masyarakat adat khususnya di kawasan Pegunungan Meratus. 

Masyarakat adat yang belum juga diakui statusnya secara hukum oleh negara tentu lemah kedudukannya dan hampir selalu kalah saat berkasus dengan perusahaan-perusahaan besar. 

Baca juga: DPRD HSS Pertanyakan Pengawasan PT AGM hingga Arealnya Dirambah Peti Batubara

Baca juga: Anggota DPRD HSS Temukan Bekas Kerukan Batu Bara di Madang Kalsel

Padahal, masyarakat adat menurut Kisworo merupakan pihak yang berjasa menjaga kelestarian lingkungan di Kalsel bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Hal demikian juga dibenarkan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Yulius Tanang, dimana menurutnya konflik agraria memang masih terus terjadi di Kalsel. 

Menurutnya, dalam mayoritas kasus sengketa agraria antara masyarakat adat dan perusahaan selalu dimenangkan pihak perusahaan. Karena, kedudukan masyarakat adat lemah dan tanpa memiliki pegangan hukum atas tanah adat, meski sudah dikelola turun-temurun. 

"Hak masyarakat adat memang selalu terkalahkan, karena situasi di lapangan konflik agraria memang terjadi. Masyarakat punya kepentingan mengolah lahan adat, tapi versi pemerintah itu hak negara," kata Yulius. 

Baca juga: Soal Tuntutan Hak Plasma Sawit di Kotabaru, Distan Kotabaru Sebut Kendala Ketersediaan Lahan

Baca juga: VIDEO Warga Kelumpang Selatan Kotabaru Setop Angkutan Buah Sawit Milik SKPE

Padahal menurutnya, dari izin-izin pertambangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan belum tentu dapat dijamin kelestariannya dan justru meninggalkan banyak lubang-lubang tambang. 

Ia juga menginginkan agar pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme hukum adat untuk menyelesaikan sengketa agraria. 

"Konflik agraria banyak yang tidak terselesaikan dan masyarakat adat dirugikan. Kalau hukum formal tidak bisa terselesaikan, maka hukum ada dan juga diakui oleh UUD 1945, bahwa hukum ada memang ada dan berkembang," terangnya.

Di bawah ini, video narasumber dari Walhi dan AMAN tentang calon kepala dearah peduli lingkungan:

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)