Berita Tanahlaut
Digoyang Aksi Demo Lintas LSM Kabupaten Tanahlaut, Begini Penjelasan Manajemen PT Perembee
Aksi demonstrasi yang dilakukan Lintas LSM/OKP/Ormas Kabupaten Tanahlaut mendapat tanggapan klarifikasi dari pihak manajemen Parembee
Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Syaiful Akhyar
lihat foto
Lebih lanjut perihal PBB, ia mempertanyakan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berubah-ubah dan melejit drastis.
Semula pada 2015 NJOP ditetapkan Rp 1200 per meter, tapi pada 2016 hingga 2019 naik menjadi Rp 200 ribu bahkan ada yang Rp 460 ribu.
"Kemudian untuk memenuhi syarat permohonan IMB tahun 2018 kami bayar untuk tagihan yang 2018/2019," sebut Mawardi.
Terkait perbedaan NJOP yang sangat mencolak tersebut, lanjutnya, saat ini juga sedang dalam proses keberatan di Dirjen Pajak.
Disebutkannya, NJOP lahan di sisi timur hanya Rp 20 ribu dan di sebelah barat Rp 64 ribu. Sementara lahan Perembee yang di berada di tengah dipatok teramat tinggi sebesar Rp 200-460 ribu.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan penegasan Bupati H Sukamta yang menyatakan Pemkab Tala pasang karpet merah kepada investor.
"Nasib kami memang tragis. Sudah menghibahkan tanah seluas 10 hektare, tapi usaha kami selalu diganggu bahkan dikambinghitamkan. Semoga kami masih kuat bertahan di Pelaihari demi membantu masyarakat yang ingin kotanya maju serta terbukanya lapangan kerja," pungkas Mawardi.
Sementara itu Bupati Tala H Sukamta beberapa kali telah menegaskan tak ingin berpolemik terkait persoalan PCM.
Pemerintahannya sangat membuka diri terhadap investor, namun investor yang sungguh-sungguh dan taat aturan.
Ia menerangkan penyegelan PCM dikarenakan ketiadaan IMB. Sesuai pertemuan di DPRD Tala beberapa waktu lalu telah dicetuskan solusi yakni pihak Perembee tinggal mengurus/melengkapi IMB dan membayar PBB.
Jika itu dipenuhi, segel akan dicabut dan pembangunan PCM bisa dilanjutkan lagi.
(banjarmasinpost.co.id/idda royani)
