Kapolda Diminta Bijaksana, Ditreskrimum Periksa Koordinator Wilayah BEM SEKA

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mengenakan jaket almamater, sekitar 15 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Selatan bertolak dari kampus Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjen H Hassan Basry Banjarmasin, Senin (26/10) pagi.

Mereka berjalan kaki menuju Mapolda Kalsel di Jalan S Parman.

Aksi tersebut mereka lakukan untuk memberikan dukungan terhadap rekannya, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Kalsel (Korwil BEM SEKA), Ahdiat Zairullah, dan Ahmad Renaldi, yang akan dimintai keterangan oleh polisi di Mapolda Kalsel.

Saat ditemui di Mapolda Kalsel, Ahdiat mengaku tak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan mereka dipanggil polisi.

Baca juga: Polda Kalteng Hentikan Penyidikan Laporan Dugaan Pemalsuan SIUP, Begini Tanggapan Kuasa Pelapor

Baca juga: Si Palui: Mancari Makan

Baca juga: Opini Publik - Sudah Siapkah (Kembali) Masuk Sekolah?

Baca juga: Tajuk - Sekolah Tergantung Zona

“Kami belum jelas tentang apa yang akan dibahas. Yang jelas kami koperatif saja memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut,” katanya.

Berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan Direktorat Reserse Kriminal Umum pada 23 Oktober 2020, Ahdiat diminta menemui Iptu Kristian Sapari N untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana kejahatan.

Hal itu berkaitan dengan demonstrasi yang digelar BEM SEKA, Kamis 15 Oktober 2020.

Pengunjuk rasa dinilai tidak menghiraukan peringatan polisi untuk membubarkan diri karena sudah melewati batas waktu.

Ahdiat dan Renaldi memasuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 10.00 Wita.

Dalam pemeriksaan, keduanya didampingi Presiden Direktur Borneo Law Firm Muhamad Pazri SH MH dan Pengacara Mat Rasul SH.

Sedangkan rekan mahasiswa dipersilakan petugas untuk menunggu di luar dengan alasan penerapan protokol kesehatan.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes M Rifai, saat dikonfirmasi, membenarkan pemanggilan tersebut berkaitan dengan unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa waktu lalu.

“Ada 16 mahasiswa dari beberapa universitas di Banjarmasin, yang melakukan unjuk rasa Omnibus Law, akan dimintai keterangan,” papar Rifai.

Mereka dimintai keterangan terkait adanya komplain dari kelompok masyarakat yang merasa terganggu dan terugikan oleh unjuk rasa mahasiswa.

Selain itu aksi mereka dinilai telah melewati batas waktu yakni hingga pukul 02.00 Wita.

Setelah menjalani pemeriksaan, kedua mahasiswa diperkenankan pulang. “Apabila ada unsur pidananya, kami lanjutkan,” kata Rifai.

Rifai pun memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang bersedia memenuhi panggilan.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Mereka mau datang ke polda untuk diambil keterangan,” ucap Rifai.

Sedangkan Presiden Direktur Borneo Law Firm Muhamad Pazri SH MH, saat dihubungi, mengatakan melakukan pendampingan terhadap kedua mahasiswa karena merasa peduli.

“Iya kami dampingi karena panggilan hati nurani,” ujarnya.

Pazri pun mengungkap sejumlah hal yang ditanyakan polisi. Dia menilai sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik kabur.

Selain itu peringatan untuk membubarkan diri dinyatakan tidak diterima langsung oleh mahasiswa.

“Peringatan itu substansinya berupa lisan maupun tertulis dan saat di lapangan saya rasa hanya bujukan, bukan teguran,” katanya.

Kendati demikian, Pazri mengaku aksi mahasiswa sudah melewati batas waktu sesuai ketentuan undang-undang.

“Mereka melewati batas saat aksi itu dikarenakan hal-hal tertentu,” ujarnya.

Namun demikian, dia berharap Polda Kalsel bijaksana mengingat aksi tersebut tidak hanya dilakukan di daerah ini dan merupakan bentuk aspirasi nasional.

“Saya harap kapolda bisa lebih bijaksana,” harap Pazri.

Mengenai pendampingan terhadap belasan mahasiswa lainnya, Pazri mengatakan akan berkoordinasi dengan rekan-rekannya. (mel/dwi)