Breaking News:

Jendela

Banjir, Aksi dan Refleksi

Saat banjir parah-parahnya melanda tanah Banjar minggu lalu, muncul perdebatan di dunia maya.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Oleh Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat banjir parah-parahnya melanda tanah Banjar minggu lalu, muncul perdebatan di dunia maya. Ada yang bilang, “Nanti dulu membahas soal penyebab banjir. Yang penting kita bantu para korban.” Yang lain bilang, “Kapan lagi kita bicara kalau tidak sekarang?”

Debat yang tampak sederhana itu sesungguhnya menyimpan masalah serius. Ini bukan masalah orang Banjar semata, tetapi masalah Indonesia bahkan dunia. Di situ tersirat pemisahan yang tajam antara pikiran dan tindakan, refleksi dan aksi, ilmu dan amal. Seolah, orang yang berpikir itu tidak bertindak, dan orang yang bertindak itu tidak perlu berpikir.

Pemisahan dua sisi ini terutama disebabkan oleh pragmatisme akut yang berorientasi pada hal-hal yang instan dan jangka pendek.

Perut tidak bisa ditunda. Para korban yang lapar, haus dan tidak punya tempat berteduh, harus cepat dibantu dan ditolong segera. Dalam suasana demikian, buat apa berdebat dan bertengkar? Nalar pragmatis semacam ini sekilas benar adanya. Namun kalau didalami, ada kekeliruan di situ. Manusia tidak hanya bertindak, tetapi berpikir sekaligus. Ilmu adalah hasilolah pikir manusia, yang menjadi pedoman baginya dalam bertindak.

Bahkan dari tindakan itu pula lahir ilmu yang baru.
Kalau Anda terjun ke lapangan, membagikan bantuan kepada para korban, tidakkah terbersit di hati Anda pertanyaan sederhana dan manusiawi, mengapa semua ini terjadi? Setiap orang tentu bisa saja menebak-nebak jawabannya, tetapi orang yang tepat adalah ilmuwan atau lembaga yang kompeten. Tugas ilmuwan atau lembaga kompeten itu adalah menyampaikan informasi yang jujur kepada publik, sehingga ilmu dapat berfungsi “menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan” keadaan.

Karena kehidupan manusia itu kompleks, termasuk hubungannya dengan lingkungan, maka tentu ilmuwan yang bicara tidak cukup hanya satu bidang keahlian. Kita perlu mendengar para ahli seperti ahli metereologi dan geofisika, ahli kehutanan, ahli teknik lingkungan, ahli hukum, sosiologi, antroplogi, filsafat, agama dan lain-lain. Semua keahlian itu akan membantu kita memahami apa yang terjadi dan tindakan apa yang sebaiknya diambil agar musibah ini bisa dicegah di masa depan.

Namun, gambaran ideal tersebut menghadapi tantangan berat di era media sosial ini. Saat ini, kita umumnya sudah malas berpikir keras. Banyak orang sekarang lebih suka membaca status di media sosial yang sederhana ketimbang tulisan panjang yang mendalam. Berbagai gerakan sosial kita saat ini tampak miskin refleksi sehingga berbagai aksi yang dilakukan hanya meledak sebentar lalu senyap. Semakin jarang aktivis mendiskusikan akar masalah dari masalah yang tengah dihadapi.

Jika dibandingkan dengan era Orde Baru, kondisi sekarang tampak berbeda. Dulu politik praktis sangat dibatasi pemerintah sehingga cendekiawan dan mahasiswa menumpahkan energi mereka ke dalam berbagai wacana pemikiran yang dalam dan tajam tentang demokrasi, hak asasi manusia, kapitalisme, agama dan lain-lain. Waktu itu, media sosial belum ada. Media cetak juga terbatas. Karena itu, hanya sejumlah cendekiawan yang bisa tampil di media sehingga mereka menjadi idola.

Sekarang, pintu politik praktis terbuka lebar. Para aktivis dan cendekiawan tergiur masuk, entah karena ingin berjuang atau ingin mendapat gula-gula. Ada pula yang menjadi tim sukses, konsultan politik, staf ahli dan lain-lain. Lama kelamaan, sebagian mereka semakin berpikir pragmatis: apa untungnya bagiku sekarang, bukan apa untungnya bagi orang banyak dalam jangka panjang. Akhirnya, sebagian mereka itu menjadi bungkam melihat kemunkaran karena takut tidak kebagian.

Di sisi lain, media sosial telah menciptakan kesetaraan ilusif. Tom Nichols menyebut fenomena ini dengan ‘Matinya Kepakaran’ (2018). Seolah, berkat internet, tiap orang bisa menjadi ahli secara instan. Ia juga menilai, pendidikan tinggi yang massif kadang justru membunuh kepakaran karena universitas memperlakukan mahasiswa seperti pelanggan yang harus dimanja. Akibatnya, proses pembelajaran yang ketat perlahan terabaikan, sehingga sarjana yang dilahirkan bukan lagi pakar.

Dalam kebuntuan intelektual itulah kita tampaknya perlu pemicu. Salah satu pemicu yang jitu adalah karya-karya para seniman, yang meramu kata, mengungkap rasa, baik dalam bentuk puisi, lagu, pertunjukan atau lukisan. Selain itu, bencana adalah pemicu kesadaran yang dahsyat, seperti Covid-19 yang melanda dunia saat ini, atau banjir dan longsor yang menimpa kita. Ketika ‘suara alam’ itu disampaikan oleh para seniman, maka suara itu makin bergemuruh menembus kesadaran manusia.

Karena itu, kini saatnya kita introspeksi. Apakah berbagai pemicu di atas dapat membuka hati kita untuk kembali memadukan tindakan dan pikiran, aksi dan refleksi, amal dan ilmu? Dapatkah kita membebaskan diri dari kepentingan pribadi jangka pendek, demi kepentingan bersama jangka panjang? Apa yang salah dengan kebijakan lingkungan kita? Bagaimana melepaskan cengkeraman oligarki terhadap demokrasi kita? Bagaimana menyehatkan demokrasi kita di media sosial?

Alhasil, kita perlu ilmu yang terlibat, dan keterlibatan yang berbasis ilmu. Sabda Nabi: “Tinta para ilmuan lebih berharga daripada darah syuhada.” Namun, ilmu yang tak terlibat laksana buku yang dibawa keledai (QS 62:5). (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved