Breaking News:

Jendela

Demokrasi dan Kebebasan Luar-Dalam

perjuangan mewujudkan kesetaraan umat manusia melalui demokrasi masih menghadapi banyak kendala.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Maret 2021 lalu perihal sengketa Pilkada Kalsel yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 827 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, patut menjadi renungan. Kasus ini, dan proses politik yang akan dilewati 60 hari ke depan, kiranya dapat menjadi pijakan untuk memikirkan kembali tentang makna kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi kita.

Dalam kuliah umum daring di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 17 Februari 2021 lalu, Jeffrey A. Winters, Guru Besar Ilmu Politik di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, menyatakan bahwa perjuangan mewujudkan kesetaraan umat manusia melalui demokrasi masih menghadapi banyak kendala. Selama ini, ada tiga jalur yang ditempuh demokrasi, yaitu kesetaraan di bidang politik, hukum dan ekonomi. Yang sangat menentukan tampaknya adalah ekonomi.

Menurut Winters, ketentuan bahwa setiap orang dewasa memiliki hak satu suara dalam pemilu menunjukkan adanya kesetaraan politik. Namun, ketika demokrasi liberal membuka kesempatan bagi tiap orang untuk bersaing di pasar bebas, hasilnya justru ketimpangan ekonomi. Lama-lama ketimpangan itu menjadi ekstrem. Yang superkaya sangat sedikit, sedangkan massa rakyat tetap saja miskin. Pada gilirannya, demi mengamankan dan meningkatkan kekayaan mereka, orang-orang superkaya itu ‘membeli’ hukum dan menguasai politik. Demokrasi akhirnya dirampas kaum oligark.

Teori Winters mudah dinalar dan dapat dibuktikan secara empiris dalam berbagai praktik demokrasi di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu asumsi penting di balik teori ini adalah bahwa kebebasan manusia untuk memilih tidak akan bisa diwujudkan secara otentik jika dirinya lemah secara ekonomi. Orang miskin tidak butuh kebebasan memilih dalam pemilu, karena kebutuhan mendesak mereka adalah pangan, sandang, papan dan keperluan dasar lainnya. Lebih buruk lagi, hukum sulit ditegakkan ketika aparat hukum bisa dibeli. Keadilan laksana pisau: tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Meskipun banyak fakta empiris menunjukkan kebenaran asumsi tersebut, ada sesuatu yang penting, yang kiranya luput dari perhatian, yaitu bahwa kebebasan manusia tidak hanya ditentukan oleh kondisi material yang dihadapinya, tetapi juga kekuatan nilai-nilai moral yang diyakininya. Tidak semua orang memandang uang adalah segalanya, dan tidak semua orang pula mau disogok. Bahkan di masa-masa sulit, ketika hampir semua orang ketakutan berhadapan dengan kekuasaan tiranik, selalu saja ada orang yang berani mengatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.

Selain itu, kebebasan dalam arti kemerdekaan dan independensi, sangat ditentukan oleh sikap tiap pribadi dalam menentukan apa yang dibutuhkannya dan seberapa mampu ia memenuhinya. Semakin banyak kebutuhan seseorang, semakin besar kemungkinan dia tidak bisa independen dari uluran tangan orang lain. Masalah makin rumit karena manusia sekarang sering lupa membedakan, mana kebutuhan dan mana keinginan. Seolah semua keinginan adalah kebutuhan. Dalam keadaan demikian, semakin sulitlah kita menemukan manusia yang benar-benar bebas-merdeka.

Karena itu, persoalan kebebasan ternyata sangat dalam, berakar di dalam diri manusia. Orang yang bebas dan merdeka secara otentik adalah orang yang bebas dari belenggu hawa nafsu. Orang miskin yang lapar, yang terpaksa menerima sogok, sebenarnya lebih ‘bebas’ dibanding orang berduit yang menerima sogok. Si miskin menerima sogok karena kebutuhan mendesak, sementara si berduit hanya karena serakah. Jika si miskin sanggup menolak sogok, maka dia jauh lebih mulia dari si kaya yang menolak sogok karena si miskin rela menanggung derita demi nilai moral yang diyakininya.

Namun, harus diakui, sosok si miskin yang rela menderita demi satu keyakinan moral tidaklah umum bahkan langka. Orang kaya yang tahan terhadap godaan uang haram saja mungkin tidak banyak. Karena itu, si miskin perlu diangkat kesejahteraannya agar dia lebih tegar. Saya teringat dengan cerita seorang ulama, yang meminta izin kepada Guru Sekumpul untuk membuka pengajian (majelis taklim). Guru Sekumpul mengizinkan dengan syarat, si ulama harus memiliki penghasilan yang dapat menopang hidupnya, agar dia tidak mengharap pemberian orang lain dan tidak bisa dibeli.

Bagaimana dengan orang berduit tapi serakah? Ini obatnya sulit, karena menyangkut hawa nafsu. Mengendalikan nafsu adalah jihad terbesar. Cinta jabatan, haus ketenaran dan rakus kekayaan umumnya penyakit orang berduit dan/atau terpelajar, bukan orang miskin. Karena itu, idealnya, mereka memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi daripada orang miskin. Selain itu, otoritas suara moral seperti tokoh agama dan cendekiawan harus menjadi teladan, bukan malah ikut-ikutan. Begitu pula, aparat penegak hukum, termasuk penyelenggara pemilu, harus bersih, jujur dan adil.

Mungkin Anda akan berkata, “Ah, semua itu klise dan tidak ada yang baru.” Benar, semua ini tidak ada yang baru karena perjuangan moral adalah perjuangan abadi manusia. Kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya adalah, dia dapat melampaui realitas dan dirinya sendiri, demi sesuatu yang ideal. Ketika itulah, dia mampu mengalahkan kepentingan jangka pendek, demi kepentingan jangka panjang. Kita harus ingat, sejarah telah mencatat, tidak ada satu masyarakat yang adil dan makmur, di manapun dan kapan pun, tanpa keteguhan berpijak pada nilai-nilai moral. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved