Pelaksana Tugas Sekwan Tak Tahu Harga Mobil Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pengadaan barang dan jasa jenis mobil di lingkungan pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuai kritik.

Itu karena keberadaan mobil pimpinan DPRD Banjar bernilai Rp 500 juta lebih, dianggap kurang etis.

Hadirnya mobil dinas dprd, di saat Kabupaten Banjar menuju peningkatan perekonomian akibat hantaman pandemi Covid-19 dan porak-poranda akibat bencana banjir.

Menyikapi hal kritik itu, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Banjar, Aslam, mengaku, anggaran Pengadaan mobil dinas dilakukan sebelum bencana banjir dan tidak ada kaitan dengan pandemi Covid-19. 

Baca juga: Masih Pendemi dan Pasca Banjir, Mobil Dinas Wali kota Banjarbaru dan Wakil Dianggarkan di Perubahan

Namun, Aslam mengaku tidak mengetahui berapa harga pembeliam unit mobil baru pengadaan bagi pimpinan di DPRD Banjar. 

"Harga mobilnya kurang tahu. Tapi, semua pimpinan DPRD Kabupaten Banjar dapat," ujar Sekwan DPRD Banjar  tersebut kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (14/4/2021).

Dia mengaku baru menjabat selaku Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar pada Maret 2021.

Menurut Aslam, pengadaan mobil operasional bagi pimpinan DPRD Banjar sudah seharusnya, sesuai tugas.

Baca juga: Dandim Martapura Ingatkan Anggotanya untuk Netral di Pilkades dan PSU Pilgub Kalsel

Baca juga: Jahe dan Amplang Produksi WBP Lapas Perempuan Martapura Laris dan Jadi Favorit Pembeli Pasar Murah

Ketua DPRD Banjar dengan mobil sedan Camry dan tiga wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar  masing-masing satu Honda CR-V.

Ketua DPRD Banjar, H Muhammad Rofiqi, mengaku, pengadaan mobil pimpinan itu satu paket bersama wakil pimpinan.

Menurut Rofiqi, pengadaan mobil itu dilakukan sejak dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Itu karena mobil Toyota Camry yang ada saat ini pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dan berusia lima tahun. 

Baca juga: Banjir Kalsel, Tunggul Irang Ulu Kabupaten Banjar Terendam Lagi

Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, sebut Rofiqi, tidak mendapatkan tunjangan transportasi sehingga kompensasinya mendapatkan fasilitas mobil dinas.

"Mobil dinas yang saya gunakan itu sudah berusia lima tahun. Mobil itu pernah mengalami tabrakan," katanya. 

Berdasarkan pantauan harga mobil pimpinan DPRD Kabupaten Banjar di mesin pencarian google, satu unit sedan merek Toyota Camry ditawarkan seharga Rp 649.250.000.

Sedangkan satu unit mobil minibus merek Honda CR-V ditawarkan seharga Rp 460,6 juta.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)