APIP Delapan Daerah Rendah, Pj Gubernur Sebut Bakal Disupervisi BPKP Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan berganti.

Herman Hermawan yang sudah memasuki masa pensiun pada Maret 2021 digantikan Rudy M Harahap yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Pengawasan di BPKP Pusat.

 Rudy mengatakan saat ini kondisi akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah di Kalsel sudah bagus. Karenanya tak hanya pemerintah daerah dan instansi vertikal, BPKP juga akan mengawal akuntabilitas di pemerintah desa.

"Kalau Pemda sudah bagus, tinggal desa yang nanti juga akan kita kawal," ujarnya usai dilantik di Mahligai Pancasila Banjarmasin Senin (26/4/2021) .

Baca juga: Pimpin Musrenbang RKPD 2022, Pj Gubernur Sebut 6 Prioritas ini, No Enam Jadi Perhatian

Baca juga: Pj Gubernur Kalsel Pantau Vaksinasi Covid-19 Tenaga Pendidik di HSS

Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibuat BPKP akan membantu inspektorat untuk melakukan pengawasan ke desa-desa.

"Kita akan dorong inspektorat agar aplikasi ini bisa ke desa-desa," ujarnya.

Sementara PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan saat ini ada delapan daerah di Kalsel yang kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)nya masih kurang sehingga perlu diberi supervisi dan dan fasilitasi dari BPKP.

"Saat ini ada beberapa daerah yang nilai dan indikator akuntabilitas sudah baik, tapi juga ada yang beberapa yang masih di bawah, nanti kita akan minta kerjasama dari BPKP untuk memfasilitasi khususnya bagi delapan daerah yang kapasitas APIPnya masih kurang," jelasnya.

Keberadaan BPKP sendiri menurut Safrizal penting untuk mengawal Kalsel dan kabupaten kota untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.

Sementara  Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia menambahkan pembangunan yang bekelanjutan merupakan tugas yang harus diselenggarakan di seluruh penjuru negeri, terutama dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.

Dadang juga menyatakan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas dan keberhasilan program-program pembangunan daerah.

Isu strategis pengawasan yang teridentifikasi wilayah Kalimantan Selatan terkait dengan pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga: Salurkan Dana Hibah Rp 554 Juta, Pj Gubernur Serahkan 5.000 Rapid Test Antigen Kepada Bupati HST

Baca juga: Bertemu Pj Gubernur, GM PLN Kalselteng Pastikan Pasokan Listrik Ramadan 2021 Hingga Lebaran Aman

Selain itu, katanya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawalan
akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan, BPKP telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2021 dengan tema mengawal percepatan pemulihan ekonomi.

"APP tersebut disusun sebagai peta jalan strategis BPKP dan stakeholders terkait pelaksan aan pengawasan intern keuangan dan pembangunan tahun 2021," pungkasnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)