Breaking News:

Jendela

KPK Lemah, Tak Masalah?

“PUTUSAN Kematian KPK” adalah judul artikel Zainal Arifin Mochtar di Kompas, Sabtu, 8 Mei 2021 lalu.

Editor: Hari Widodo
istimewa/mujiburrahman
Profesor Dr H Mujiburrahman MA Rektor UIN Antasari 

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - “PUTUSAN Kematian KPK” adalah judul artikel Zainal Arifin Mochtar di Kompas, Sabtu, 8 Mei 2021 lalu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji formil dan materiil UU KPK “terasa seperti menyaksikan ‘sentuhan akhir’ suatu kejahatan sempurna (perfect crime).”

Menurutnya, argumen MK menolak uji formil UU KPK sangat rapuh, sedangkan pengabulan sebagian uji materiil tidaklah signifikan bagi penguatan KPK.

UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 silam itu memang menuai banyak penolakan karena dianggap melemahkan KPK.

Para ahli hukum, tokoh masyarakat hingga mantan pimpinan KPK ikut menolaknya. Mahasiswa juga berdemonstrasi di banyak tempat.

Kemudian, sejumlah orang mengajukan uji formil dan materiil ke MK. Pada 30 April 2021, empat hari sebelum putusan MK, ada pula surat Koalisi Guru Besar Anti Korupsi, yang memohon agar MK mengabulkan uji materiil UU KPK itu. Hasilnya ternyata mengecewakan, seperti dipaparkan Zainal Arifin Mochtar di atas.

Bagi saya dan rakyat kebanyakan yang tidak paham seluk beluk hukum dan perundang undangan, yang diharapkan dari penguasa cukup sederhana, yakni bagaimana agar korupsi di negeri ini bisa diberantas.

Itulah salah satu amanat Gerakan Reformasi 1998, yang menumbangkan rezim Orde Baru yang korup itu. Faktanya, selama Era Reformasi, korupsi di Indonesia belumlah berkurang, jika bukannya malah bertambah.

Di sisi lain, KPK sebagai lembaga andalan yang selama ini berhasil menyeret para koruptor besar justru tampak semakin diperlemah.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved