Breaking News:

Opini Publik

Setrum Taper Tantrum

Pendalaman pasar keuangan, pengelolaan likuiditas, dan pengendalian suku bunga perbankan menjadi sasaran internal yang bisa digapai

Editor: Eka Dinayanti

Oleh : Haryo Kuncoro (Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta)

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEMAKIN sempitnya ruang gerak kebijakan moneter dan makroprudensial agaknya tidak menyurutkan hasrat Bank Indonesia (BI) untuk terus bermanuver. Tuntutan primer peran stabilisasi ekonomi makro yang diemban BI tampaknya akan disiasati dengan mengakselerasi efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Kecenderungan ini setidaknya bisa disimak dari rilis BI pada akhir bulan lalu tentang program pengembangan pasar keuangan Indonesia. Sesuai Blue Print Pengembangan Pasar Uang 2025 yang diluncurkan pada 14 Desember 2020, fokus pengembangan pasar uang pada 2021-2022 menyasar pada transaksi repurchase agreement (Repo) dan domestic non-deliverable forward (DNDF).

Pengembangan instrumen Repo dengan suku bunga 7-day reverse repo rate sebagai acuan memosisikan SBN (surat berharga negara) sebagai instrumen utama dalam operasi pasar terbuka. Pendalaman pasar keuangan, pengelolaan likuiditas, dan pengendalian suku bunga perbankan menjadi sasaran internal yang bisa digapai.

Sementara, instrumen DNDF ditujukan pada ranah eksternal, terutama nilai tukar rupiah. Instrumen DNDF bukan sesuatu yang baru sama sekali. BI sudah mendayagunakan DNDF sebagai salah satu trisula intervensi (triple intervention) di pasar valuta asing, sejajar dengan kiprah BI di pasar spot dan pasar sekunder SBN.

Momen rilis program pengembangan transaksi repo dan DNDF di atas agaknya berbarengan dengan merebaknya rumor taper tantrum. Banyak analis kemudian menghubungkan pengembangan transaksi repo dan DNDF sebagai langkah antisipasi dini untuk menghadapi risiko taper tantrum.

BI sendiri memperkirakan pengetatan moneter akan dilakukan Amerika Serikat (AS) paling cepat pada tahun depan. BI agaknya sudah bisa mengambil pelajaran berharga dari kebijakan taper tantrum AS pada 2013 dengan segala dampak negatifnya pada stabilitas pasar keuangan nasional dan global.

Dugaan tersebut tidak berlebihan. Paket stimulus 1,9 triliun dolar AS sudah mulai dieksekusi. Gelontoran stimulus fiskal memancarkan keyakinan pemulihan ekonomi dalam negeri AS bekerja jauh lebih cepat dari perkiraan. Angka inflasi 5 persen (biasanya kurang dari 2 persen) seolah menjadi bukti yang sahih.

Paket stimulus fiskal AS itu dibiayai dari penerbitan surat utang pemerintah (US treasury). Kebutuhan pembiayaan anggaran belanja yang besar mengharuskan pemerintah AS berani memberikan iming-iming return yang lebih tinggi agar pemain pasar global bersedia memegang surat utang pemerintah AS.

Hal itu memicu wacana bank sentral AS akan mengurangi secara bertahap program pembelian obligasi yang menopang pemulihan ekonomi. Bahkan cepat atau lambat, bank sentral AS juga akan menyeimbangkan kembali neraca keuangannya dengan menjual surat obligasi pemerintah AS yang dipegangnya.

Benang merah yang bisa ditarik dari kebijakan negara Paman Sam di atas adalah kemungkinan pelarian modal (capital outflow) dari pasar berkembang – termasuk Indonesia. Pelarian modal berefek langsung pada penyusutan cadangan devisa. Ujung-ujungnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan bergejolak.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved