Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Begini Sejumlah Pertimbangan MK Putuskan Tak Lanjutkan Sidang PHPU PSU Pilgub Kalsel

Dipimpin Ketua MK, Anwar Usman bersama seluruh Hakim MK, sidang pengucapan putusan atas perkara perselisihan hasil PSU Pilgub Kalsel telah selesai dig

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho
Youtube MK RI
Hakim MK, Anwar Usman bersama Hakim MK lainnya membacakan putusan atas perkara PHPU PSU Pilgub Kalsel 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dipimpin Ketua MK, Anwar Usman bersama seluruh Hakim MK, sidang pengucapan putusan atas perkara perselisihan hasil PSU Pilgub Kalsel telah selesai digelar, Jumat (30/7/2021).

Dalam amar putusannya, Hakim MK menyatakan Paslon H2D tak memiliki kedudukan hukum karena tak memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan perselisihan mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Meski demikian, bukan berarti Hakim MK sama sekali tak memandang atau mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon dalam hal ini Paslon Nomor Urut 2 H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D).

Hakim MK mengatakan, telah mencermati fakta-fakta hukum yang diajukan pihak-pihak berperkara dalam sidang sebelumnya.

Baca juga: Gugatannya Rontok di MK, Begini Pesan H2D Untuk Masyarakat Kalsel

Baca juga: Terganjal Kedudukan Hukum, MK Tak Lanjutkan Perkara Perselisihan Hasil PSU Pilgub Kalsel

Baca juga: Hari Ini MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pilgub Kalsel

Baca juga: BREAKING NEWS : Gugatan Denny Indrayana Ditolak, MK Perintahkan KPU Segera Tetapkan Sahbirin-Muhidin

Namun, rupanya bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas dalil-dalil permohonan pemohon.

Termasuk dalil-dalil terkait dugaan ketidaknetralan KPU Kalsel sebagai termohon, adanya intimidasi dan premanisme hingga pemanfaatan birokrasi serta aparat desa oleh pihak terkait dalam hal ini Paslon Nomor Urut 1 H Sahbirin Noor-H Muhidin (Paman BirinMu).

"Seaindainyapun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, dalil-dalil pokok permohonan pemohon ternyata adalah tidak berasalan menurut hukum," kata Hakim.

MK pun dalam amar putusannya memerintahkan termohon yaitu KPU Provinsi Kalsel untuk menetapkan Paslon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved