Heboh Pinjol Ilegal

Karyawan Pinjol Ilegal Digaji Hingga Rp 20 Juta Sebulan, dari Debt Collector Hingga SMS Blaster

Karyawan sindikat Pinjol ilegal yang berperan sebagai debt collector dan SMS blaster ternyata digaji besar Rp 15 juta- Rp 20 juta.

ANTARA/HO Polres Metro Jakarta Pusat
Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan sebuah ruko di Jakarta Barat sebagai kantor sindikat pinjaman online (pinjol) pada Rabu (13/10/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sindikat pinjaman online (pinjol) yang kini diburu Kepolisian RI ternyata tidak main-main dalam menjalankan aksinya. Bahkan, karyawannya digaji Rp 15 juta- Rp 20 juta sebulan.

Hal itu dingkapkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Helmy Santika.

Dia mengatakan gaji sebesar itu diterima karyawan sindikat Pinjol ilegal yang berperan sebagai debt collector dan SMS blaster. Tak hanya itu, para karyawan tersebut difasilitasi tempat tinggal.

“Pemodal dari perusahaan ini adalah seorang warga negara asing berinisal ZJ. Ia beralamat di Tangerang, Banten,” tambah Helmy, Jumat (15/10/2021).

Namun, ZJ saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Helmy menyampaikan, polisi masih terus mendalami perusahaan didanai ZJ.

Baca juga: Puluhan Debt Collector Pinjol Tiba di Polda Jabar, Diangkut dari Yogyakarta Dijaga Polisi Bersenjata

Baca juga: Awalnya untuk Beli Susu Anak, Guru Honorer di Semarang Terjerat Pinjol Rp 206 Juta, Selalu Diteror

Menurut dia, alat-alat yang digunakan ZJ untuk para karyawan berasal dari luar negeri.

"Tentu kami akan mempelajari semua, bagaimana peralatan ini bekerja, dari mana. Tentu kami bekerja sama (dengan Bea Cukai), karena ini bukan buatan dalam negeri," ujar dia dilansir Kompas.com.

Penyidik Bareskrim Polri menangkap tujuh orang di tujuh lokasi berbeda di Jakarta dalam kasus ini.

Adapun tujuh orang tersebut sebagai debt collector dan operator SMS blasting.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan/atau Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan sebuah ruko di Jakarta Barat sebagai kantor sindikat pinjaman online (pinjol) pada Rabu (13/10).
Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan sebuah ruko di Jakarta Barat sebagai kantor sindikat pinjaman online (pinjol) pada Rabu (13/10). (ANTARA/HO Polres Metro Jakarta Pusat)

Aksi pemberantasan pinjaman online ( Pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat terus dilakukan pihak kepolisian, setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan keluhan masyarakat yang diterimanya.

Namun bagi anda yang membutuhkan jasa pinjol legal, disarankan untuk mengecek statusnya melalui lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).

Berikut ini daftar 106 pinjol yang terdaftar di OJK. Sebelum mengajukan permohonan pinjaman, ketahui dulu status legalitas pinjol dan ketentuan angsuran serta pinalti yang bisa dikenakan.

Seperti diketahui, Pinjol merupakan alternatif peminjaman uang secara online yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menjamurnya pinjol menjadi fenomena yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved