Breaking News:

Berita Banjarmasin

Pembangunan Jembatan HKSN Banjarmasin Terancam Molor, Ini Respons DPRD

Anggota DPRD Kota Banjarmasin beri dispensasi tambahan waktu selama 50 hari kalander untuk menyelesaikan pembangunan Jembatan HKSN.

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/FRANS RUMBON
Proyek pengerjaan Jembatan HKSN di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (2/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Proyek Pembangunan Jembatan HKSN di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), hampir dipastikan pengerjaannya akan molor.

Diketahui, proyek Pembangunan Jembatan HKSN dilaksanakan secara bertahap, yakni sejak 2020 dan ditargetkan  pada 2021 telah selesai.

Namun ternyata pembangunan menghadapi kendala. Karena dari puluhan lahan atau persil milik warga, tiga di antaranya belum juga beres.

Pasalnya, belum ada kesepakatan harga antara Pemko Banjarmasin dengan warga atau pemilik lahan yang akan dibebaskan tersebut.

Sementara itu, kontrak pembangunan Jembatan HKSN sesuai jadwal akan berakhir di penghujung tahun alias 27 Desember 2021.

Baca juga: Pembebasan Lahan untuk Jembatan HKSN Banjarmasin, DPRD Panggil Dinas PUPR dan Perkim

Baca juga: Pembebasan Lahan untuk Jembatan HKSN Masih Terganjal, Pemko Banjarmasin Pilih ke Pengadilan

Kepala Bidang Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin, Thomas Sigit, tak menampik adanya kemungkinan Jembatan HKSN pun akan mengalami keterlambatan penyelesaiannya.

"Karena ada permasalahan pembebasan lahan yang masih belum selesai, sehingga ada kemungkinan pengerjaan tidak selesai di 2021 ini," ujarnya usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Banjarmasin, Rabu (10/11/2021).

Masih terkait adanya kemungkinan terlambatnya penyelesaian Pembangunan Jembatan HKSN ini, pihaknya meminta izin pelaksanaan pembangunan diperpanjang.

"Kami minta restu dan izin untuk pelaksanaan diberi kesempatan menyelesaikan dalam waktu 50 hari kalender setelah kontrak berakhir, sehingga diharapkan akan selesai pada awal 2022. Kemudian pemberian kesempatannya pengenaan dengan denda terhadap mereka dan kemudian sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan akan dibayarkan melalui APBD Perubahan di 2022," katanya.

Ketua Komisi III, M Isnaini, mengaku sengaja mengundang Dinas PUPR Banjarmasin dan Dinas Perkim Banjarmasin untuk membicarakan polemik Pembangunan Jembatan HKSN.

Petemuan anggota DPRD Kota Banjarmasin dengan dinas terkait di pemko untuk membahas pembangunan Jembatan HKSN, Rabu (10/11/2021).
Petemuan anggota DPRD Kota Banjarmasin dengan dinas terkait di pemko untuk membahas pembangunan Jembatan HKSN, Rabu (10/11/2021). (BANJARMASINPOST.CO.ID/FRANS RUMBON)
Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved