IDI Kalsel 2020 Turun 5 Poin, Indikator Aspek Lembaga Demokrasi Paling Berfluktuasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dibanding Tahun 2019, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalsel Tahun 2020 yang diukur di Tahun 2021 mengalami penurunan 5,42 poin.

Dimana di Tahun 2019 IDI di Kalsel di angka 79,47, turun menjadi 74,05 di Tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, Heriansyah dalam Sosialisasi Hasil Pengukuran IDI Tahun 2020 di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Jumat (10/12/2021).

Dijelaskan, pada tiga aspek utama pengukuran IDI, yaitu hak sipil, hak politik dan lembaga demokrasi, dua di antaranya mengalami penurunan dibanding Tahun 2019.

Baca juga: Semua Kecamatan Terdampak Banjir Rob, Wali Kota : Banjarmasin Masuk Kriteria Tanggap Darurat Banjir

Baca juga: Wali Kota Ibnu Sebut Sudah Cukup Kriteria Bagi Banjarmasin untuk Berstatus Tanggap Darurat Banjir

Dimana aspek hak politik menurun dari 86 ke 83 poin, lembaga demokrasi dari 82 ke 64 poin.

Sedangkan hanya satu aspek yaitu hak sipil yang mengalami peningkatan dari 68 ke 69.

Penilaian pada aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan paling besar dan sejumlah faktor penyebabnya dibeberkan dalam sosialiasi yang juga menghadirkan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas FISIP ULM, Dr Jamaluddin dan Perwakilan dari BPS Kalsel, Nurul Sabah sebagai narasumber.

Menurut Jamaluddin, menurunnya angka indeks di aspek lembaga demokrasi disebabkan sejumlah hal termasuk belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi demokrasi di lembaga demokrasi itu sendiri.

Ia mencontohkan, terkait pengakomodiran rancangan peraturan-peraturan daerah (Perda) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dikatakan, banyak usulan Raperda oleh DPRD yang belum dapat segera direalisasikan menjadi Perda dan diimplementasikan.

"Usulan Perda dari DPRD itu seperti tidak dilihat, padahal banyak yang diajukan. Ini juga jadi faktor yang berpengaruh," kata Jamaluddin.

Selain itu, faktor kaderisasi pada lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik juga kata Jamaluddin menjadi hal yang masih sangat dapat dioptimalkan untuk menggenjot Indeks aspek lembaga demokrasi.

"Pangkaderisasian partai politik ini harusnya dapat menggenjot indeks lembaga demokrasi. Padahal saya yakin masing-masing partai politik termasuk di Kalsel sudah melakukan kaderisasi, tapi data-data ini belum optimal dicatat," terangnya.

Hal ini juga diamini oleh Perwakilan BPS Kalsel, Nurul Sabah.

Ia tak menampik BPS kerap mengalami kendala dalam hal mengumpulkan data-data kaderisasi partai politik di Kalsel.