Berita HSS
Ganti Rugi Lahan Melambung, Rencana Pembangunan Jembatan Nagara di HSS Ditangguhkan
Rencana pembangunan jembatan Nagara di HSS ditangguhkan sementara waktu lantaran tingginya nilai ganti rugi lahan yang diminta warga
Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Hari Widodo
Pertama penawaran dari pihak appraisal. Terakhir pada akhir Desember 2021 tawaran harga dari pihaknya.
Sebenarnya rapat digelar tiga kali. Sekali hanya persetujuan pembuatan jembatan.
Harga ini sudah naik bebernya. Awalnya tim appraisal menaruh harga Rp 200 jutaan. Baginya harga itu tidak masuk akal.
"Kada taparukui. Kalau harga sesuai kami mau. Misal mereka menaikan kembali bisa saja kami menurunkan," jelasnya.
Di Parigi bebernya ada tujuh rumah yang akan dibebaskan. Semuanya milik keluarga besarnya.
Paling mahal yakni rumah keluarganya di depan yang ditawar hanya Rp 900 juta untuk dua unit rumah. Padahal keluarganya menghendaki Rp 2,5 miliar.
"Tidak ada kami minta Rp 4 miliar. Semua harga masih wajar dan masuk akal. Kami juga tahu diri. Tapi harus ada gantinya. Sesuai dengan ganti rugilah saat pindah nanti," ceritanya.
Rumah keluarganya bervariasi ditawar dari harga Rp 202 juta hingga Rp 900 juta. Termasuk rumahnya yang ditawar Rp 400 juta.
"Kami mau pindah dekat sini saja. Karena pencaharian kami mencari ikan dan bertani. Kalau jauh, tidak ada penghasilan kami. Jadi ya mencari di Parigi saja," bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR HSS, Tedy Soetedjo menjelaskan, pihaknya siap membangun setalah ada lahan kosong. Dengan catatan lahan kosong yang bisa dibeli oleh pemerintah kabupaten.
"Jembatan akan dilakukan kalau lahannya ada," bebernya.
Dijelaskannya, pemerintah sudah menawar harga yang sesuai melalui jasa konsultan penilai atau apraisal. Lahan yang ada telah ditarsir dengan harga yang bervarias.
Disesuaikan dengan luas tanahnya dan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau segel dan bangunan yang berada diatasnya.
Baca juga: Pasca Banjir di Kabupaten HSS, Satu Jembatan dan 5 Rumah Warga Rusak
Hasil apraisal setelah disampaikan ke warga. Ternyata warga menaruh harga tanah diatas harga apraisal. Ada 23 persil yang harus dibebaskan. Bahkan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 10 miliar.
"Ada warga di Baruh Jaya menaruh harga Rp 4 miliar untuk satu petak tanah. Makanya pembelian tanah di tahun 2021 tidak terealisasi. Selanjutnya kami akan mencari lahan baru lagi. Lokasi ini akan menjadi lokasi pembangunan jembatan," katanya.
Untuk ukuran jembatan yakni kategori jembatan kelas A. Dengan lebar efektif sembilan meter panjangny menyesuaikan dengan tanah. Sedangkan lebar sungai mencapai 120 meter. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)
