Opini Publik

Dana Amal dan Kepercayaan Publik

Alasan utama Kemensos melakukan pencabutan izin operasional ACT yakni karena ACT dinilai telah mengambil uang sumbangan dari publik melebihi ketentuan

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
R Wulandari Alumnus Program Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia (AKPI) Bandung. 

Oleh: R Wulandari Alumnus Program Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia (AKPI) Bandung

BANJARMASINPOST.CO.ID - PENGGALANGAN dana publik untuk dikelola dan disalurkan oleh lembaga-lembaga filantropi tetap perlu terus dilakukan. Di saat yang sama, transparansi pengelolaan dan penyaluran dananya perlu pula ditingkatkan agar kepercayaan publik makin terjaga dan penyaluran dana tepat sasaran. Ini penting dilakukan agar aktivitas filantropi tidak malah terciderai oleh kepentingan-kepentingan sempit jangka pendek, yang akhirnya dapat melunturkan kepercayaan publik terhadap keberadaan lembaga filantropi dan sekaligus menurunkan semangat kedermawanan masyarakat kita.

Aksi Cepat Tanggap, biasa disingkat ACT, lembaga filantropi yang menggalang dana publik dan menyalurkannya untuk kepentingan bantuan kemanusiaan, akhirnya dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara itu, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait aliran dana ACT menyusul sejumlah laporan masyarakat dan temuan analisis intelijen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pencabutan izin operasional ACT dinyatakan lewat Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022. Alasan utama Kemensos melakukan pencabutan izin operasional ACT yakni karena ACT dinilai telah mengambil uang sumbangan dari publik melebihi ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dinyatakan bahwa sumbangan dari publik yang boleh diambil maksimal yaitu sebesar 10 persen. Adapun pengelola ACT mengaku mengambil 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Jumlah nominal pengambilan sebesar itu diketahui berdasarkan klarifikasi langsung Kemensos ke para petinggi ACT.

Lantas, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus pencabutan izin ACT ini? Lembaga filantropi didirikan dengan fokus utama untuk memberikan amal bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karakteristik pokok lembaga filantropi adalah nirlaba. Artinya, keberadaan dan berbagai aktivitas yang dilakukannya sama sekali bukan diperuntukkan untuk mencari profit atau keuntungan, baik keuntungan untuk perseorangan maupun keuntungan untuk lembaga.

Umumnya, dana lembaga filantropi diperoleh dari donasi atau sumbangan sukarela, entah itu dari individu, kelompok individu, yayasan, korporasi, maupun lembaga pemerintah. Dana terkadang diperoleh pula dari sejumlah aktivitas yang mereka lakukan seperti pameran, lelang, bazaar, konser dan lain sebagainya.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Harvard, secara global, setidaknya ada 260.000 lembaga filantropi yang tersebar di 39 negara, dengan total kekayaan sebesar 1,5 triliun dollar AS.

Sejauh ini, program-progam bantuan dari lembaga-lembaga filantropi paling banyak diarahkan ke sektor pendidikan, kemanusiaan, kesejahteraan sosial, kesehatan, seni dan budaya, serta pengentasan kemiskinan.

Keberadaan lembaga-lembaga filantropi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang kurang mampu. Bagi masyarakat yang mampu, yang berkelebihan, lembaga filantropi dibutuhkan sebagai wahana untuk menampung serta menyalurkan dana sumbangan mereka. Mereka tidak perlu lagi pusing serta repot bagaimana menyalurkan sumbangan. Dana dikelola dan disalurkan oleh lembaga-lembaga filantropi. Adapun bagi masyarakat yang kurang mampu, lembaga filantropi dibutuhkan dalam ikut meringankan beban kesulitan atau masalah yang mereka hadapi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved