Jendela

BBM dan Keadilan Sosial

Apakah kebijakan ekonomi kita sejalan dengan cita-cita “memajukan kesejahteraan umum” dan mewujudkan negara “yang adil dan makmur?”

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman 

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - HARGA BBM naik. Demikian berita terhangat sejak diumumkan Presiden Jokowi, Sabtu, 3 September 2022 kemarin. Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Pemerintah mengemukakan berbagai alasan di balik kenaikan harga BBM itu. Salah satunya adalah harga minyak mentah dunia melambung sehingga subsidi yang disiapkan sebanyak Rp 502 triliun (sudah tiga kali lipat dari sebelumnya) bisa membengkak hingga Rp 700 triliun. Ini terlalu berat bagi APBN kita. Selain itu, yang menikmati 70 persen subsidi BBM itu justru orang-orang berduit. Khusus untuk pertalite, 70 persen dari kuota pertalite dipakai oleh kendaraan roda empat, dan 98 persen dari kendaraan tersebut adalah mobil pribadi. Ini berarti, subsidi itu salah sasaran.

Agar subsidi mengalir kepada rakyat kecil yang membutuhkan, pemerintah mengalihkannya ke dalam berbagai bentuk. Sebagian subsidi dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun. BLT yang diterima per keluarga adalah Rp 150 ribu perbulan, dari September hingga Desember 2022. Ada pula bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 600 ribu per penerima. Pemerintah daerah juga diminta menggunakan 2 persen dari dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek daring dan nelayan.

Di sisi lain, jika BBM naik, harga-harga akan turut naik. Pasalnya, hampir semua kebutuhan energi kita bergantung pada BBM. Jika harga-harga naik, sementara penghasilan tetap, maka kita harus mengencangkan ikat pinggang alias berhemat. Meskipun sudah ada BLT dan rupa-rupa bantuan lain dari pemerintah, kiranya semua itu takkan sebanding dengan beban ekonomi yang harus ditanggung rakyat kecil. Inflasi jelas menghadang. Nominal uangnya besar, tetapi nilainya rendah, karena harga-harga lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih ngeri lagi jika pengangguran bertambah. Pada Februari 2022 lalu, BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,4 juta orang.

Kebijakan negara terkait BBM ini mengingatkan kita pada pertarungan ideologi kapitalis versus sosialis. Sederhananya, kaum kapitalis menyerahkan ekonomi pada persaingan di pasar bebas dan menekankan tanggungjawab individu dalam bekerja mencari penghasilan. Sebaliknya, kaum sosialis lebih menekankan pada kebersamaan, solidaritas dan keadilan sosial. Yang lemah harus dilindungi negara. Persaingan hanya adil jika dilakukan oleh orang-orang yang setara. Kebijakan subsidi dapat dianggap berbau sosialis. Namun, kebijakan sementara itu tak terlalu kuat menghadapi kapitalisme lokal dan global. Sudah maklum, dalam persaingan, yang kuat secara alamiah akan menang.

Di sisi lain, bantuan langsung tunai yang diharapkan mengurangi beban ekonomi rakyat kecil juga bisa salah sasaran. Tidak mudah memastikan apakah orang yang menerima itu memang benar-benar layak. Mungkin saja terjadi kesalahan data, atau ada kesengajaan petugas mengutamakan orang-orang tertentu. Kadangkala ada pula penerima yang layak, namun dia terperangkap dalam jerat lintah darat. Si lintah darat menawarkan diri, memberikan uang lebih cepat, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Si miskin tergiur, lalu menghabiskan uang bantuan itu bukan untuk keperluan pokok. Pada saat uang bantuan cair, si lintah daratlah yang mengambil total uang itu.

Selian itu, kenaikan harga BBM tak terlepas dari perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung 6 bulan. Ini membuktikan bahwa ekonomi dunia benar-benar saling terkait secara global. Padahal, politik internasional sulit dikendalikan. Selain soal BBM, dua negara yang berseteru itu ternyata juga pemasok gas alam dan batubara untuk dunia. Akibatnya, harga gas alam di Eropa naik hingga 127,6 persen, sementara harga batubara naik hingga 96 persen. Sebagai salah satu produsen batubara, Indonesia memang turut diuntungkan. Namun, Rusia dan Ukraina juga pemasok gandum terbesar ke Indonesia, sehingga perang dua negara ini membuat harga tepung terigu naik.

Saya kira, kasus kenaikan BBM sudah selayaknya mendorong kita untuk memikirkan dan mengkritik tatakelola ekonomi kita secara keseluruhan. Bagi saya yang awam seluk beluk ekonomi, pertanyaan dasar yang harus dipikirkan adalah, apakah kebijakan ekonomi kita selama ini sudah sejalan dengan cita-cita “memajukan kesejahteraan umum” dan mewujudkan negara “yang adil dan makmur”? Mengapa kesenjangan ekonomi masih bahkan terus meningkat tajam antara orang-orang superkaya dengan mayoritas rakyat miskin? Lebih buruk lagi, mengapa demokrasi politik kita yang seharusnya menjadi saluran bagi aspirasi mayoritas rakyat justru dapat ‘dibeli’ oleh kaum oligarki?

Adapun politik internasional, kita memang bertekad “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tetapi upaya ini hanya akan berwibawa dan efektif jika urusan dalam negeri sudah relatif beres. Besar kemungkinan, di dalam negeri, demonstrasi menolak kenaikan BBM akan ramai. Namun, besar kemungkinan pula, pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan yang ada. Karena itu, introspeksi dan menengok ke dalam diri perihal cita-cita keadilan sosial, jauh lebih berarti untuk jangka panjang. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved