Berita Banjarmasin

 Sorot Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Pakar Hukum Sebut Pemerintah Tergesa-gesa

Pakar Hukum di Banjarmasin Dr Muhammad Pazri menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terlalu tergesa-gesa

Penulis: Mia Maulidya | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya
Pakar Hukum, Dr Muhammad Pazri menilai kenaikan harga BBM bersubsidi tergesa-gesa. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pakar Hukum di Banjarmasin Dr Muhammad Pazri menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terlalu tergesa-gesa, Selasa (6/9/2022).

Pazri mengatakan, dilihat dari segi parameter itu terlalu tergesa-gesa seakan pemerintah ingin melepaskan tanggungjawabnya.

Menurut Pazri semua orang itu kedudukannya sama di hadapan hukum, tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat dan  warganya, yang tercantum di pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Dan diperkuat juga dengan pasal 28, lalu tentang bumi dan kekayaan alam yang ada di dalamnya  seperti Pasal 33 ayat 2 dan 3 dan itu semua diperuntukannya kan ke masyarakat, " tambahnya.

Baca juga: Protes Harga BBM Bersubsidi Naik, Begini Aksi Dua Mahasiswa di Banjarmasin

Baca juga: Aktivis PMII Kalsel Tegaskan Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Rencanakan Aksi Serentak

Fazri menjelaskan, akan dilakukan batu uji melalui parameter berdasarkan sisi hukum yang berdasar perundang-undangan, dan asas-asas pemerintah, hal ini Pazri sudah menyampaikan langsung kepada Wakil Ketua Dewan Pengacara Nasional (DPN).

"Dan pada tadi malam Wakil Ketua DPN bertemu dengan Pimpinan Otto Hasibuan, untuk menyikapi secara beroganisasi masukan dari anggota advokat Banjarmasin, " kata dia.

Pertama apakah kenaikan tarif BBM bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik, bertentangan tidak secara aspek hukum.

Kemudian, yang kedua apakah kenaikan BBM dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah, khususnya presiden selaku penguasa.

Selain itu, menurut Pazri hal tersebut berbanding terbalik dari putusan MK, yang berisi, "Diserahkan kepada mekanisme pasar, persaingan usaha-usaha yang sehat dan wajar," tuturnya.

Padahal saat sekarang kata Pazri, minyak dunia ada penurunan, tapi faktanya pemerintah malah menaikan.

Dia menjelaskan, walaupun kenaikan harga bbm diimbangi dengan pemberian Bantuan Langungsung Tunai (BLT) akan tetapi menurut dia  pemberian yang kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu tersebut masih belum seberapa.

"Karena kenaikan BBM ini akan memicu semua bahan pokok, biaya produksi, dan sebagainya juga meningkat. Apabila untuk penerima BLT ini terkadang tidak tepat sasaran, " pungkasnya.

Baca juga: Curhat Driver Ojol di Banjarmasin Usai Harga BBM Subsidi Naik

Menurut Pazri, apabila pemerintah ingin menaikkan harga BBM harusnya di eveluasi terlebih dahulu, menaikan harganya secara perlahan-lahan.

"Bertahaplah, misal dinaikan sekira Rp 500 sehingga yang awalnya harga minyak Pertalite Rp 7.650 bisa jadi Rp 8 ribu, jangan langsung menjadi Rp 10 ribu, " sambungnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved