Kenaikan Harga Bikin Hasrat Konsumi Masyarakat Turun, Kakanwil DJPB : Pemerintah Harus Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Perkembangan perekonomian dunia masih diwarnai dengan kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif. 

Sehubungan dengan itu, peran APBN diharapkan tetap waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber.

Dikatakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, kinerja neraca perdagangan di Kalimantan Selatan pada bulan September 2022 masih menunjukkan surplus walaupun tidak sebesar bulan yang lalu. 

Sementara itu, kondisi makroekonomi di Kalimantan Selatan ditandai dengan peningkatan angka inflasi sebesar 1,42 persen.

"Angka tersebut meningkat cukup tinggi bila di bandingkan pada bulan sebelumnya yang mengalami penurunan inflasi sebesar 0,42 persen," katanya, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Melambungnya Harga Beras Berkontribusi Besar Terhadap Inflasi dan Garis Kemiskinan

Baca juga: Hadapi Inflasi, Disnaker Tapin Siapkan Program Budidaya Ayam Petelur

Baca juga: Berhasil Kendalikan Inflasi, Tabalong Dapatkan Alokasi DID Rp 10,68 Miliar dari Kemenkeu

Kenaikan harga BBM yang telah diputuskan oleh Pemerintah pada awal September 2022 ujar Sulaimansyah telah mempengaruhi harga barang atau jasa, yang terdampak secara langsung di lapangan antara lain sektor transportasi serta perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya. 

"Kenaikan beberapa harga barang atau jasa tersebut telah mempengaruhi hasrat konsumsi masyarakat yang saat ini cenderung menurun," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat, pemerintah ungkap Sulaimansyah perlu menahan daya beli masyarakat agar tidak turun. 

Hal tersebut karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi menurutnya saat ini masih ditopang oleh permintaan domestik dan komoditas ekspor.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menahan laju inflasi yang semakin tinggi, juga mempunyai peran yang sangat penting.

"Antara lain diwujudkan dalam bentuk strategi menjaga pasokan bahan makanan di pasar, untuk menjamin ketersediaannya sehingga harga bahan makanan tidak naik," ungkapnya.

Pada press release kinerja pelaksanaan APBN dan peran kementerian keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional hingga September tahun 2022 itu, Sulaimansyah menyampaikan rincian pendapatan negara.

Hingga 30 September 2022 kinerja pendapatan negara mencapai Rp 14.392,84 miliar atau 98,01 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 91,66 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp 6.883,12 miliar.

Sementara itu realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 September 2022 telah mencapai Rp 13.482,32 miliar atau 98,40 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp 13 701,33 miliar. 

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,52 persen (y-o-y), sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp 1.079,69 miliar hingga 30 September 2022.