Pembahasan RAPBD 2023 Belum Rampung, Dewan dan SKPD Kabupaten HST Keluar Daerah

Dewan, lanjut Salpia, juga ingin insentif ustaz dan ustazah naik sebesar Rp 50 ribu, namun yang diakomodasi hanya Rp 25 ribu.

“Kami juga usulkan kenaikan gaji pasukan oranye dan minta satuecamatan meiliki satu perahu karet plus kepelngkapan baju pelampung tapi dipenuhi hanya lima di BPBD, mestinya ditambah 11 unit, mengingat hampir seluruh kecamatan rawan banjir. Ini belum lagi membahas anggaran pertanian,” urainya.

Sementara itu, berdasarkan jadwal yang dibuat DPRD HST, Senin (12/12) sampai Selasa (13/12) baru kembali digelar rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD Pemkab HST terkait RAPBD 2023.

Saat Rabu (14/12), ada tiga agenda, yaitu Rapat paripurna internal penyampaian Laporan Banggar DPRD terkait pembahasan RAPBD HST 2023.

DIlanjutkan, Rapat paripura internal penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terkait pembahasan RAPBD 2023.

Baca juga: Pencuri Mesin Pompa BPK Komandan di Banjarmasin Ditangkap, Pelaku Ternyata Libatkan IRT

Baca juga: Gelapkan Mobil Rental untuk Main Judi di Kalteng, Pria Asal Murung Pudak Tabalong Ditangkap di Jambi

Baca juga: Mau Jual Hasil Aksinya, Dua Pencuri Motor di Banjarmasin Diringkus di Jalan Trans Kalimantan Batola

Terakhir, Rapat Paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD HST atas hasil pembahasan RAPBD 2023 dan pengesahannya.

Disinggung kecukupan waktu untuk dua hari pembahasan, mengingat masih banyak anggaran SKPD yang belum dibahas, menurut Yazid Fahmi, anggota Badan Anggaran DPRD HST, bisa saja.

“Jika ada kesepahaman dengan materi RAPBD, harusnya bisa saja. Masalahnya, ada beberapa program yang kami tidak sepakat, tapi Pemkab HST juga tak mau membatalkan,” ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Hanani)