RUU KUHP Disahkan, Kepala Rutan Rantau Sebut Ini Satu Langkah Maju

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang (UU). Rabu, (07/12/2022).

Meskipun banyak menuai reaksi dan penolakan di tengah masyarakat, namun upaya merevisi regulasi yang mengatur soal tindak pidana ini sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum era Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Andi Hasyim mengatakan keputusan untuk merevisi undang-undang peninggalan Belanda ini sudah sangat tepat.

"Pada dasarnya kita sangat mendukung karena memang sudah saatnya karena RUU KUHP ini sudah ada sejak era Orde Lama," jelasnya.

Baca juga: Tuntutan Tak Diakomodir, BEM Kalsel Bakal Tempuh Jalur Uji Materiil ke MK untuk Jegal KUHP Baru

Baca juga: Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi Siap Sosialisasikan KUHP Terbaru

Andi mengatakan meskipun memang belum ada arahan atau perintah langsung dari Kepala Kanwil Kalsel Lilik Sujandi, namun secara umum hal ini tepat untuk mengganti regulasi peninggalan penjajah zaman kolonial ini.

"Kenapa kita dukung, karena RUU KUHP yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan bersifat distributif," jelasnya.

Andi mengatakan disahkannya RUU KUHP ini selain menyesuaikan perkembangan zaman juga sangat tepat sesuai dengan keadilan korektif, keadilan restoratif dan rehabilitatif.

"Untuk keadilan korektif itu lebih kepada pelaku, Restoratif itu lebih ke korban dan rehabilitatif untuk keduanya," jelasnya.

Baca juga: Aliansi Buruh Banua Kalimantan Selatan Juga Ingin Jegal UU KUHP yang Telah Disahkan DPR

Ia mengatakan jadi pada umumnya tidak ada yang salah jika RUU KUHP ini disahkan jadi Undang-undang. 

"Intinya, kita sangat mendukung dan siap untuk disosialisasikan sambil menunggu arahan dari Kakanwil Kemenkumham Kalsel," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)