Respons Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Merespons Rencana Pemko Bangun Sirkuit Balap

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  Pemerintah Kota Banjarbaru berencana membangun sirkuit, merespon aksi balap liar (Bali) yang marak terjadi.

Direncanakan, pembangunannya menggandeng Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Selatan (IMI Kalsel).

Berkaitan hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari, menyebut, pembangunan di Ibu Kota Provinsi harus berdasar pada skala kebutuhan dan bukan keinginan.

Sehingga menurutnya perlu ada kajian terlebih dulu mengenai rencana pembangunan sirkuit.

Baca juga: Gelar Balap Liar di Panglima Batur, Aksi Sekumpulan Remaja Ini Dibubarkan Polsek Banjarbaru Utara

Baca juga: Resahkan Pengguna Jalan Umum, Pelaku Balap Liar Kocar Kacir Lihat Patroli Datang

"Sekarang, Banjarbaru sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalsel. Maka dari sisi pembangunan infrastruktur, berbicaranya soal kebutuhan, bukan hanya keinginan," katanya, Minggu (26/3/2023).

Diungkapkannya bahwa untuk mencegah aksi Bali apakah pembangunan sirkuit bisa menjadi solusinya.

Mungkin saja, menurut Emi, pelaku Bali memang senangnya beraktivitas di jalan raya kerena merasakan tantangan berbeda.

Baca juga: Siapkan Makanan Buka Puasa untuk Korban Banjir di Kandangan, Dinsos HSS Dirikan Dapur Umum   

Baca juga: Sempat Terseret Banjir, Ayah dan Anak di Kandangan HSS Ini Selamat Saat Tersangkut Pohon Lua

Baca juga: BREAKING NEWS : Loksado Kabupaten HSS Kembali Diterjang Banjir, Warga Sempat Mengungsi

"Menurut saya, perlu dikaji lebih dalam lagi agar bisa menaikkan fungsi Banjarbaru sebagai IKP," ujarnya.

Lanjut Emi mengungkapkan, saat ini masalah besar bersama yang dihadapi adalah banjir, sehingga perlu penanganan serius.

Selain itu, lanjut dia, masalah kemacetan yang juga jelas sedang menanti untuk diselesaikan.

Baca juga: Banjir di Balangan Rendam Tebing Tinggi dan Awayan, ini Daftar Desa Terdampak

Baca juga: Banjir Rendam Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan Balangan, Akses Jalan Penghubung Tak Bisa Dilewati

"Kalau boleh dihitung, berapa sih jumlah pelaku Bali yang merupakan warga Kota Banjarbaru. Apakah sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan sirkuit," jelasnya.

Lokasi pembangunan sirkuit untuk menampung aktivitas pelaku Bali, ujar Emi, juga harus dipastikan agar tidak mengganggu kenyamanan di masyarakat.

"Karena IKP, tentu tidak bisa dilakukan di daerah perkotaan. Kalau menurut saya, penanganan Bali agar lebih memaksimalkan penindakan hukum di lapangan dan sosialisasi ke masyarakat," pungkas Emi.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)