Ramai Kepala Daerah di Kalsel Nyaleg, Begini Pandangan Pengamat Politik ULM

Dijelaskan Yamani, berdasarkan aturan, pengunduran diri diajukan kepada DPRD setempat.

Kemudian, DPRD memparipurnakannya, lalu menyampaikan usulan kepada Gubernur Kalsel.

Tahap berikutnya, Gubernur Kalsel menyampaikan ke Kemendagri untuk ditetapkan.

"Surat pengunduran diri Bupati akan segera kita proses dan tindaklanjuti," tegas Yamani.

Ketua DPD Partai Golkar Tapin ini juga membocorkan bahwa Bupati HM Arifin Arpan akan mencaleg di Pileg 2024.

"Insya Allah Pak Bupati akan ikut lagi memeriahkan Bacaleg Partai Golkar 2024 di Kabupaten Tapin," tulis Yamani saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Berdasarkan aturan Mendagri, pemberhentian kepala daerah akan diputuskan jika terdaftar dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).

Diketahui, untuk Bupati HM Arifin Arpan berakhir masa jabatannya pada September 2023.

Mengenai  proses penetapan sebagai (DCT), Ketua KPU Tapin Hj Henny Hendriyanti, mengatakan, pada November 2023  sesuai jadwal tahapan Pemilu.

"Jadi saat ditetapkan DCT pada November 2023, Kepala Daerah yang telah selesai tidak perlu lagi menyerahkan surat pemberitahuan mengundurkan diri. Namun, hanya saat pendaftarannya saja menyerahkan surat pernyataan," imbuh Henny beberapa waktu lalu.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)