Konferwil PWNU Kalsel ke-9 Ditunda, Pekan Ini PBNU Umumkan Careteker 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan (Kalsel) segera diisi careteker.

Pengurus Besar NU disebut sudah mengantongi nama-nama kepengurusan sementara, termasuk sosok ketua.

Pengumuman jajaran careteker akan diumumkan pada pekan ini.

“Beberapa waktu lalu untuk Papua, sebentar lagi akan bersidang menunjuk careteker di Kalsel,” kata Katib PBNU, HM Syarbani Haira, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Setelah Ditunda, Kelanjutan Konferwil ke-9 PWNU Kalsel Tunggu Petunjuk PBNU

Baca juga: PBNU Tunda Konferwil ke-9 PWNU Kalsel, Begini Seharusnya Tahapan Konferensi yang Dijalankan

Baca juga: Konferwil ke-9 PWNU Kalsel Ditunda, Rangkaian Kegiatan yang Memeriahkannya Terus Digelar

Syarbani menjelaskan, kehadiran careteker bertujuan agar roda organisasi tetap berjalan. Sebab, masa jabatan pengurus PWNU Kalsel periode 2021-2023 telah berakhir sejak 4 Mei lalu.

Sesuai aturan, Syarbani mengatakan masa jabatan careteker maksimal selama enam bulan.

“Jadi, gelaran Konferwil PWNU Kalsel ke-9 tidak lebih dari enam bulan setelah ini,” bebernya.

Syarbani menilai, Konferwil PWNU Kalsel ke-9 di Amuntai beberapa waktu lalu tidak siap. Padahal, PBNU sudah mewanti-wanti agar gelaran tersebut dipersiapkan enam bulan sebelum acara.

Sejatinya, Konferwil PWNU Kalsel ke-9 sudah dilaksanakan sejak Desember 2022. Namun, saat itu panitia belum siap. Alhasil, pelaksanaan ditunda.

Kemudian pada 8-11 Juni 2023, Konferwil yang digelar di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai, Hulu Sungai Utara kembali ditunda karena masalah administratif.

“Aturan yang ada di NU itu tidak berjalan di sini [Kalsel], seperti mekanisme pemilihan AHWA, dan lain-lain,” ujarnya.

Di sisi lain, Syarbani tak menampik kabar Konferwil PWNU Kalsel ke-9 kali ini kental nuansa politik.

Baca juga: BREAKING NEWS - Salahi Prosedur, PBNU Tunda Konferwil PWNU Kalsel ke-9 di Amuntai  

Oleh karena itu, dia meminta agar organisasi Islam tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Lagi pula, merujuk hasil Muktamar tahun 1999, 2004, 2010, dan 2015, jajaran pimpinan NU tidak boleh memiliki latar belakang jabatan politik.

“Itu dulu jelas aturan melarang. Tapi yang Muktamar terbaru, saya masih tidak begitu mendalami isinya,” paparnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)