Ekonomi dan Bisnis

Kinerja Anggaran Meningkat, Perekonomian di Kalimantan Selatan Ikut Melesat

Sampai 27 Juni 2023, Realisasi belanja K/L di angka 43,52 persen dari pagu Rp 8,29 triliun atau realisasi belanja K/L di Kalsel Rp 3,61 triliun.

Penulis: Salmah | Editor: Alpri Widianjono
DJBP KALSEL
Monitoring dan evaluasi anggaran pemerintah oleh satuan kerja yang diselenggarakan antor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peran dana APBN sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan salah satu sumber pendorong ekonomi daerah adalah belanja pemerintah. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel), Syafriadi, mengatakan, dengan adanya belanja pemerintah, maka terjadi aliran dana ke masyarakat yang dapat mendorong aktivitas perekonomian. 

"Aktivitas perekonomian tersebut pada akhirnya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dalam mempertahankan daya belinya," ujarnya, Senin (11/7/2023).

Di sisi lain, Perekonomian Kalsel yang tinggi diharapkan dapat menjadi daya tarik terjadinya investasi maupun produksi dalam menyediakan keperluan barang dan jasa kepada masyarakat. 

"Momentum yang sudah terbentuk saat ini di Kalimantan Selatan perlu dipelihara dan bahkan ditingkatkan untuk lebih mendorong kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Promo Spesial Buku dan Penunjang Belajar, Siap Bersekolah bersama Gramedia Sahabat Sekolah

Baca juga: Hal yang Perlu Diperhatikan sebelum Tahun Ajaran Baru Dimulai

Pelaksanaan anggaran tahun 2023 telah melewati 1 semester. Sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, Realisasi belanja K/L sudah mencapai angka 43,52 persen dari pagu Rp 8,29 triliun atau realisasi belanja K/L di Kalsel mencapai Rp 3,61 triliun. 

Berdasarkan rincian jenis belanja, belanja pegawai telah mencapai realisasi sebesar Rp1,87 triliun (52,13 persen), Belanja Barang sebesar Rp1,35 triliun (40,59 persen).

Kemudian, Belanja Modal sebesar Rp 382,42 miliar (28,01persen) dan Belanja Bansos sebesar Rp6,34 miliar (43,53 persen). 

Selain itu, Syafriadi juga menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa kecepatan dalam pencairan dana APBN memegang peran penting dalam mengoptimalkan dampak belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat atau perekonomian daerah. 

"Dengan adanya belanja pemerintah yang cepat disalurkan maka pengaruhnya akan dapat cepat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya akan cepat meningkatkan kesejahteraannya," paparnya.

Baca juga: Puluhan Penjual Jagung Rebus di Pandahahan Harapkan Proyek Jembatan Sei Maluka Kalsel Cepat Rampung

Baca juga: Harga Emas Antam Senin 10 Juli 2023, Melonjak Rp9.000 per Gram, Cek Harga 0,5 Gram - 1.000 Gram

Diketahui, Kanwil DJPb Kalsel memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan anggaran belanja K/L di daerah. 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diadakan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode yang ditentukan, telah dilaksanakan guna menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran.

Termasuk pula dalam hal efisiensi penggunaan anggaran serta dalam pelaksanaannya telah patuhnya terhadap regulasi yang berlaku. 

Efektifivitas dalam hal ini mengukur apakah telah tercapainya tujuan atau sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

"Kemudian apakah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan menggunakan input dengan seminimal mungkin. Serta dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan apakah telah tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku," bener Syafriadi.

Baca juga: Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina Senin 10 Juli 2023, Pertamax Turbo Naik, Cek Harga Pertalite

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved