Ekonomi dan Bisnis

Serapan Anggaran Rendah, Bupati Balangan Abdul Hadi Minta Kembali ke Sistem Manual

Penyerapan anggaran oleh Pemkab Balangan pada sementer pertama tahun 2023 adalah 33 persen, di luar penggunaan anggaran rutin dan operasional 9 persen

Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/RENI KURNIAWATI
Bupati Balangan, Abdul Hadi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Capaian penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan masih rendah di semester pertama 2023 di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pemerintah Kabupaten Balangan mengaku, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Diketahui, penyerapan anggran pada sementer pertama atau enam bulan di tahun 2023 adalah 33 persen, di luar penggunaan anggaran rutin dan operasional adalah 9 persen.

Presentase serapan anggaran untuk pambangunan yang masih rendah ini diakui Bupati Balangan Abdul Hadi pada Paripurna beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal ini disebabkan berbagai hal, di antaranya sistem yang diberlakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menerapkan sistem elektronik 100 persen.

Baca juga: Serapan Anggaran Baru 33 Persen, BPKAD Balangan Sebut Ada Perubahan Peraturan Mekanisme DAK

Baca juga: Pesta Rakyat Banua untuk Mendorong Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital di Kalsel

"Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Balangan belum siap untuk menjalankan sistem elektronik 100 persen dan meminta agar sebagian masih ada yang bisa dilakukan meneggunakan sistem manual. Sekda sudah kami minta untuk melakukan koordinasi dengan LKPP dan KPK agar sebagian masih bisa dilakukan dengan sistem manual," ujarnya.

Ditambahkan Bupati Abdul Hadi, jika sistem ini tidak dirubah, maka capaian serapan anggaran akan rendah.

"Bupati juga beresiko mendapat asistensi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, jika penyerapan anggaran rendah. Karenanya,  kami minta agar sistem manual masih bisa dilakukan untuk bisa mengejar keterlambatan," ungkapnya.

Diungkapkan Abdul Hadi, dirinya sempat mendapat asistensi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah pada 2021, pada saat perampingan SKPD. Hal ini karena kas ditutup, hingga terjadinya perombakan SKPD.

Namun saat itu, lanjutnya, bisa mengejar ketercapaian pembangunan di akhir thaun.

Baca juga: Promo Alfamart Senin 21 Agustus 2023, Harga Hemat Produk Kecantikan, Viva Toner cuma 200ml Rp13.500

Baca juga: Promo Indomaret Senin 21 Agustus 2023, Sedaap Mie Goreng Cup Rp9.500/2, Sosro 330ml Beli 2 Gratis 1

Dirinya juga optimis tahun ini bisa kembali mengejar keterlambatan penyerapan anggaran.

Selain itu, jika serapan anggaran tidak maksimal juga, maka akan mengakibatkan dana Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (Silpa) akan besar.

Diketahui, data BPKAD, Silpa APBD Balangan tahun 2022 sebesar Rp 250 miliar. Sekitar Rp 150 miliar bisa direalisasi pada ABPD Perubahan 2023 dan sisanya dilaksanakan pada anggaran murni 2024 karena harus jenis pengerjaan yang sama.

Ditambahkan Abdul Hadi, untuk mempercepat pembangunan pada 2024, maka tahapan perencanaan pembangunan yang dilakukan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2023.

"Sehingga pada awal 2024 sudah bisa melakukan lelang pengerjaan. Selanjutnya, serapan anggaran sudah terlihat di trisemester pertama" ungkapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved