Dari Catatan Ahmad Wahib

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pada 17 Oktober 1971, aktivis HMI, Ahmad Wahib, menulis di buku hariannya: “Banyak sekali tulisan-tulisan tentang politik, termasuk usaha-usaha pemecahan masalahnya, tidak berlandaskan pada hakikat politik itu sendiri.

Karena itu, yang dibicarakan sebenarnya bukan lagi politik melainkan impian-impian kosong tentang politik… Mereka tidak mau melihat politik sebagai politik. Mereka tidak cukup berendah hati untuk sementara memandang politik sebagai kenyataan obyektif.”

Tulisan seperti itu, kata Wahib, bukan analisis politik, bukan pula pemecahan atas masalah-masalah politik, melainkan ‘teologi politik’.

“Sebagai seorang yang menganut suatu tuntunan tertentu atau memiliki cita-cita tertentu bagi masa depan kehidupan ini, saya adalah di antara mereka yang setuju dan menganut ‘teologi politik’ yang demikian… tapi menolaknya sebagai konsep pemecahan masalah, apalagi sebagai petunjuk-petunjuk memahami kenyataan politik yang ada,” tegas Wahib.

Kegelisahan Wahib di atas sebenarnya adalah kegelisahan seorang cendekiawan ketika memikirkan atau terlibat dalam dunia politik.

Sepanjang sejarah, telah banyak pemikir yang menulis tentang bagaimana politik seharusnya dikelola.

Apa saja hak dan kewajiban penguasa dan apa pula hak dan kewajiban rakyat; apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang penguasa; bagaimana hukum dibuat dan dilaksanakan; bagaimana kekuasaan dikontrol, diganti dan dilanjutkan; dan seterusnya.

Di sisi lain, politik adalah politik, ajang pertarungan dan perebutan kekuasaan.

Dalam pertarungan, yang penting adalah menang atau kalah, bukan benar atau salah.

Dalam kenyataan, banyak orang berebut kekuasaan demi kepentingan diri yang sempit, meskipun mengatasnamakan orang banyak.

Kalau kau mau menang dan berkuasa, ikuti irama permainan. Entah itu dengan cara-cara yang sesuai moral ataupun tidak.

Bahkan, kata Machiavelli, orang yang ketat berpegang pada nilai-nilai moral, seringkali kalah jika bersaing dengan banyak politisi yang tidak teguh moralnya.

Namun, karena mengatasnamakan orang banyak, kekuasaan harus mendapatkan legitimasi, keabsahan tentang tujuan bersama yang ingin dicapai. Apa sebenarnya cita-cita yang ingin diwujudkan melalui kekuasaan?

Orang menyebutnya ideologi, suatu gambaran tentang masyarakat ideal yang ingin diwujudkan di masa depan.

Dunia modern mengenal perang dua ideologi besar, yakni kapitalisme yang menekankan hak-hak individu dan persaingan, dan sosialisme yang menekankan keadilan sosial, pemerataan dan perlindungan kepada yang lemah.