Ideologi Yang Terlupakan

SINGAPURA, 24 Agustus 2023. Saya tengah menghadiri lokakarya yang dilaksanakan ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies). Sharifah Afra Alatas, yang saat itu menjadi panitia, mendekati saya sambil menyerahkan sebuah buku. “Ini hadiah saya untuk Bapak,” katanya. Buku itu berjudul, Islam and Socialism (2023), karya Syed Hussein Alatas, kakeknya. Buku itu semula berbahasa Melayu. Afra Alatas menerjemahkannya ke bahasa Inggris.

Saya tentu bersuka cita menerima hadiah itu. Saya juga meminta tanda tangan Afra Alatas. Dia setuju dan meminta waktu. Usai lokakarya, buku itu diberinya catatan berikut: “To Prof. Mujib. May you inspire those around you in the persuit of knowledge and justice” (Kepada Prof. Mujib. Semoga Anda menginspirasi orang-orang di sekitar Anda dalam mencari ilmu dan keadilan). Sepanjang perjalanan pulang ke Banjarmasin, saya membaca buku yang aslinya terbit pada 1976 itu dengan antusias. Saya tiba di rumah pada Jumat malam. Siang Sabtu, buku itu saya baca lagi hingga tamat.

Mengapa saya begitu bersemangat membacanya? Selain buku itu ditulis dengan gaya populer tetapi dengan bobot argumentasi yang kuat, ada sesuatu yang lain, yang mungkin selama ini mengendap di alam bawah sadar saya, tertimbun oleh wacana-wacana lain. Apakah itu? Pemikiran tentang keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Kini sepertinya kita semua sudah menerima kapitalisme dan neo-liberalisme sebagai ideologi politik dan ekonomi tanpa perlu mempertanyakannya lagi, seperti kata Francis Fukuyama dalam bukunya, The End of History (1992).

Buku Husein Alatas membuat saya teringat kembali wacana keadilan sosial. Baginya, nilai-nilai Islam tentang keadilan sosial sejalan dengan sosialisme. Sosialisme menuntut penguasaan negara atas alat-alat produksi yang menyangkut hajat orang banyak. Negara membuat dan melaksanakan hukum agar produksi dan distribusi barang dan jasa berjalan dengan adil. Negara melindungi mereka yang lemah dan miskin. Negara menjamin hak-hak pekerja dan konsumen. Menurutnya, sosialisme tidak identik dengan komunisme. Sosialisme sudah ada sebelum Marxisme yang melahirkan komunisme.

Di Indonesia, Sarekat Islam (SI) yang dipimpin Tjokroaminoto, sangat terinspirasi sosialisme. Pada 1924, Tjokroaminoto menerbitkan buku, Islam dan Sosialisme, sebagai bahan pengkaderan SI. Husein Alatas menyebut buku ini sebagai salah satu pionir dalam mempertemukan nilai-nilai Islam dan sosialisme. Tak diragukan lagi, para pendiri bangsa seperti Sukarno, Hatta dan Sjahrir, sangat terinspirasi pemikiran sosialis. Selain sila kelima Pancasila, beberapa pasal UUD 1945, khususnya tentang ekonomi dan perlindungan orang miskin dan terlantar, tampak sekali warna sosialisnya.

Pada masa Sukarno berkuasa, salah satu yang sering digaungkannya adalah upaya untuk tidak tergantung pada salah satu blok kekuatan dunia: komunis atau kapitalis. Dimulai Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, kelak pada 1961, berdirilah perkumpulan negara-negara non-blok. Namun, semasa perang dingin, sulit sekali bagi negara-negara baru itu menghindar dari pertarungan dua kekuatan tersebut. Sukarno mengusulkan prinsip ‘berdikari’ (berdiri di atas kaki sendiri) tetapi kekurangan sumber daya manusia dan konflik internal membuatnya sulit diwujudkan.

Keterpurukan ekonomi di masa akhir kekuasaan Sukarno yang amat parah, membuat pemerintahan Suharto memilih pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama. Ideologi developmentalisme menjadi dominan dengan corak yang kapitalistik. Selain alasan internal, hal ini mungkin juga karena ideologi sosialisme yang diusung oleh sejumlah negara berkembang di dunia saat itu mulai menunjukkan kegagalannya. Di sisi lain, negara-negara kapitalis, yang mau mengoreksi sebagian kekurangannya berdasarkan kritik-kritik kaum sosialis, semakin maju dan makmur.

Meski Suharto berhasil membangun ekonomi, kesenjangan juga tampak nyata. Marxisme dan buku-buku terkait dilarang. Di sisi lain, ketertarikan kaum terpejar pada isu keadilan sosial tetap kuat. Di awal Orde Baru, pernah muncul gagasan tentang ‘Sosialisme Relijius’ tetapi cepat tenggelam. Pada 1980-an, kaum cendekiawan seperti Amien Rais, Dawam Rahardjo, Jalaluddin Rakhmat dan Haidar Bagir, mulai memperkenalkan pemikiran Ali Shariati yang menginspirasi Revolusi Islam Iran, 1979. Tulisan-tulisan Shariati bercorak sosialis, pro-kaum yang lemah dan anti-kemapanan/status qou.

Pada awal 1990-an, banyak aktivis mahasiswa Islam yang tertarik pada pemikiran Hassan Hanafi. Dengan kata pengantar Abdurrahman Wahid, Kiri Islam karya Hassan Hanafi diterjemahkan dan diterbitkan, dan laku keras. Buku-buku Asghar Ali Engineer, yang mengembangkan teologi pembebasan versi Islam, juga digemari. Beberapa aktivis mahasiswa Islam itu pun banyak yang belajar teologi pembebasan versi Katolik sebagai inspirasi. Intinya, gerakan mahasiswa Islam anti-kemapanan Orde Baru saat itu, diilhami oleh spirit perjuangan keadilan sosial.

Di Era Reformasi, wacana liberalisme politik berjaya. Menyusul serangan teror 11 September 2001, Islam liberal muncul sebagai wacana melawan radikalisme dan terorisme, sementara wacana keadilan sosial mulai senyap. Pada 2016, saat demonstrasi besar 212, tuntutan keadilan ekonomi disuarakan. Namun, kata Vedi Hadiz, isu kesenjangan ekonomi antar kelas di kalangan Muslim tertutupi oleh isu identitas. Seolah yang elit dan serakah itu hanya etnis tertentu dan non-Muslim. Begitu pula, gerakan ekonomi syariah belum tampak komitmennya terhadap isu-isu keadilan sosial.

Jadi, bukan hal yang mengejutkan jika keadilan sosial tak lagi menonjol dalam wacana partai-partai politik saat ini, termasuk ketika ribut-ribut soal koalisi capres-cawapres. Saya jadi teringat Zainuddin MZ yang berkata: “Sebelum dapat kursi, sering baca ayat kursi. Setelah dapat kursi, lupa ayat.” Jika ‘ayat kursi’ pada kalimat beliau itu diganti ‘keadilan sosial’, mungkin maknanya sama? (*)

Jika keadilan sosial tak lagi menonjol dalam wacana partai-partai politik saat ini, termasuk ketika ribut-ribut soal koalisi capres-cawapres. Saya jadi teringat Zainuddin MZ yang berkata: “Sebelum dapat kursi, sering baca ayat kursi. Setelah dapat kursi, lupa ayat.” Jika ‘ayat kursi’ pada kalimat beliau itu diganti ‘keadilan sosial’, mungkin maknanya sama?

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post