Pasar Murah Gencar Digelar untuk Tekan Harga Pangan, Begini Pandangan Pakar Ekonomi UIN Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah daerah melakukan kebijakan operasi pasar dalam upaya untuk menekan harga bahan pangan seperti beras, minyak, dan gula.

Pakar Ekonomi di UIN Antasari, Dr. Zaki Mubarak menilai, Kebijakan operasi pasar dinilai cukup efektif dalam jangka pendek menekan harga bahan pangan.

Menurutnya, kenaikan harga pangan banyak penyebabnya, di antaranya adalah berkurangnya penawaran dari produsen yang mengakibatkan kelangkaan barang di pasar.

Keadaan ini juga bisa diperburuk oleh spekulan yang memanfaatkan situasi ini dengan menimbun barang.

Baca juga: Besok Kembali Digelar Pasar Murah di Halaman Eks Kantor Gubernur Kalsel, Bulog Siapkan 60 Ton Beras

Baca juga: Tekan Inflasi Kenaikan Harga Beras, TPID Kalsel dan Tabalong Kembali Gelar Pasar Murah di Tanjung

"Operasi pasar akan memperlancar supply pangan langsung ke konsumen,"ucap dia, Selasa (19/9/2023). 

Operasi pasar diharapkan mampu menormalkan harga bahan pangan sehingga masyarakat masih mampu untuk membeli kebutuhan pokok mereka.

Hal tersebut tentu saja akan memiliki andil dalam menekan laju inflasi karena jika kenaikan harga pangan dibiarkan tidak terkendali akan memicu kenaikan harga barang dan upah. 

Akan tetapi, waktu operasi harus diatur agar tidak bertepatan dengan waktu panen, yang berakibat pada jatuhnya harga gabah di tingkat petani.

"Ini tentu bisa merugikan petani dan bisa membuat mereka termotivasi untuk beralih profesi,"katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan saat ini harga beras saat ini cenderung naik hal ini terjadi karena berkurangnya produksi beras akibat adanya kegagalan panen di sebagian daerah.

"Bahkan harga beras di dunia pun juga mengalami kenaikan yang signfikan, karena sebagian negara menghentikan espornya untuk menjaga ketahanan pangan negaranya masing-masing," imbuh dia.

Salah satu yang ikut menyumbang laju inflasi di Kalsel adalah kenaikan harga beras, di mana harga beras lokal mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena adanya kegagalan panen dalam 2 tahun terakhir. 

"Masalah perberasan harus menjadi perhatian kita semua, karena beras adalah salah satu kebutuhan pokok lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, " ujarnya.

Indonesia harus belajar dari kondisi saat ini ketika banyak negara di dunia menghentikan ekspor beras ke luar negeri untuk menjaga ketahanan pangan mereka.

Baca juga: Pasar Murah Terminal Penumpang Trisakti Dimeriahkan 64 Stand, Makanan hingga Kebutuhan Rumah Tangga

Pemerintah  harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani kita dengan memberikan bantuan baik berupa subsidi pupuk, bantuan bibit, asuransi kegagalan panen untuk mempermudah pekerjaan mereka.

"Jangan sampai kaum muda kita tidak termotivasi untuk menjadi petani karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak memiliki prospek cerah. Selain itu kita juga perlu juga mengawasi arus distribusi beras untuk mencegah penimbunan dan spekulasi," pungkasnya.  (Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)