Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPS Kelas 9 SMP/MTs Kurikulum Merdeka, Soal Latihan Bab Ketetapan MPR dan UU

Berikut kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 9 SMP/MTs Kurikulum Merdeka, soal latihan halaman 33.

Penulis: Danti Ayu Sekarini | Editor: Mariana
Disdik HSS untuk Banjarmasinpost.co.id
Siswa SMPN 1 Daha Barat, Hulu Sungai Selatan kembali masuk sekolah dan belajar tatap muka, Senin (9/10/2023). Sebelumnya, siswa belajar jarak jauh sejak Selasa 3 Oktober 2023 akibat kabut asap tebal menyelimuti wilayah lahan rawa tersebut. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 9 SMP/MTs Kurikulum Merdeka, soal latihan halaman 33.

Kunci jawaban IPS kelas 9 SMP halaman 33 akan membahas tentang tugas kelompok perihal contoh ketetapan MPR dan undang-undang.

Kunci jawaban ini diharapkan bisa membantu siswa dan pendamping mengerjakan latihan halaman 33 Kurikulum Merdeka sesuai dengan buku IPS kelas 9 SMP.

Diharapkan siswa bisa mencari jawaban sendiri dari setiap soal yang disajikan.

Berikut soal dan kunci jawaban IPS kelas 9 SMP halaman 33.

Baca juga: Tips Diet Naikan Berat Badan ala Thibbun Nabawi, Ustadz Abdurrahman Dani Beberkan Petunjuk Nabi SAW

Baca juga: Anies, Prabowo, dan Ganjar Sikapi Perang Palestina Vs Israel, Diprediksi Muncul dalam Debat Ketiga

Latihan

Buatlah enam kelompok, dan bagilah seluruh peserta didik ke dalam masing-masing kelompok.

Kelompok 1, mencari contoh Ketetapan MPR

Kelompok 2, mencari contoh Undang-undang

Kelompok 3 mencari contoh Peraturan Pemerintah

Kelompok 4 mencari contoh Peraturan Presiden

Kelompok 5 mencari contoh Peraturan Daerah Provinsi

Kelompok 6 mencari contoh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Diskusikan di masing-masing kelompok, hal apa yang paling menarik bagi kalian dari masing-masing ketentuan hukum tersebut.

Lalu presentasikan/sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas secara berkelompok, disertai gambar atau ilustrasi yang menarik.

Jawaban:

1. Tap MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI sampai dengan terbentuknya UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 18.18A dan 18B UUD 45.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional

Baca juga: Curhat Pemilik Kontrakan di Palangkaraya Imbas Ulah Penyewa, Fasilitas Perabot Rumah Dibawa Kabur

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025

6. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SAMPAH.

(Banjarmasinpost.co.id/Danti Ayu)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved