Bawaslu dan KPU Tanalaut Diminta Pantau Musrenbang Kecamatan, Hindari Dompleng Kepentingan Politik

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Awal bulan depan (Februari 2024) musyawarah rencana pembangunan (musrenang) tingkat kecamatan di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), direncanakan mulai dilakukan.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung selama sepekan mulai tanggal 1 Februari hingga tanggal 7. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tala diminta mengawasi dan memantaunya.

Harapan itu diucapkan Penjabat (Pj) Bupati Tala H Syamsir Rahman saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) tahun 2025 di gedung Sarantang-Saruntung, Pelaihari, Selasa (30/1/2024).

Syamsir mengatakan setelah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut, tahapan berikutnya adalah Musrenbang RKPD tingkat kecamatan. Itu sebabnya dirinya mengharapkan adanya andil Bawaslu dan KPU.

Baca juga: Jasad Pria di Areal Tempat Wudu Halaman Masjid Al Karomah Martapura, Diduga Meninggal Karena Sakit

Baca juga: BPBD Banjarbaru Terima Hibah dari Bank Indonesia, Wali Kota Harapkan Penanggulangan Bencana Maksimal

"Saya berharap nanti KPU dan Bawaslu dapat mengawasi/memantau musrenbang tingkat kecamatan tersebut agar tidak ada yang mengambil kesempatan dan keuntungan dalam pelaksanaan acara tersebut," cetusnya.

Harapannya tersebut didasari momentum pelaksanaan musrenbang kecamatan tersebut nanti masih dalam masa kampanye pemilu. Selain itu juga dihadiri banyak orang.

Syamsir pun memerintahkan para camat agar pada pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan mengundang pihak Bawaslu dan KPU.

Saat membuka FKP RKPD 2025 tersebut, Syamsir juga menyampaikan sejumlah wejangan penting. Di antaranya, dirinya meminta poin-poin penting yang tercetus pada forum tersebut ditindaklanjuti.

Dirinya tak menghendaki poin-poin penting pada FKP tersebut hanya menjadi tulisan atau catatan saja. Ia juga meminta agar kelak program prioritas Musrenbang kecamatan dapat ditindaklanjuti di tingkat kabupaten.

Pasalnya dirinya beberapa kali mendapat keluhan dari pemerintah desa yang usulannya hilang semua di tingkat kabupaten. Padahal telah masuk pada usulan prioritas tingkat kecamatan.

Hal semacam itu menurut Syamsir harus benar-benar diperhatikan agar tidak terulang. Jika terus berulang maka tentu lama-kelamaan banyak yang tak tidak mau lagi mengikuti musrenbang.

Lebih lanjut ia menuturkan pada FKP RKPD 2025 membahas sejumlah isu strategis yaitu aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan daerah, prevalensi stunting peningkatan daya saing sektor ekonomi, dan produk unggulan, tingkat pengangguran terbuka daerah, infrastruktur pendukung sosial ekonomi.

Kemudian terkait tata kelola pemerintahan, riset dan inovasi daerah, penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalsel tahun 2025, PSN Kawasan Industri Jorong, pendukung logistik IKN, pemekaran Kecamatan Pelaihari, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS).

Tema pada FKP RKPD 2025 yakni Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Tema ini diambil dari arah kebijakan pada RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.

Syamsir menerangkan tema tersebut dituangkan ke dalam empat prioritas pembangunan dan 19 sasaran yang semuanya telah memiliki indikator yang terukur.